• Apakah penetapan harga baru BBM dan LPG 12 Kg sudah melalui proses perencanaan dan perhitungan yang matang, bukan sekedar kebijakan jangka pendek yang tambal sulam?
• Apa dasar hukum dan dasar perhitungan kebijakan harga BBM dan LPG yang baru, bagaimana dengan regulasi yang sudah ada?
• Bagaimana dengan basis legalitas dikaitkan dengan mandat konstitusi, misalnya mengacu pada putusan MK No 2 tahun 2003 tentang JR UU Migas khususnya pasal 28?
• Dari sisi teknis dan mekanisme perhitungan harga, apakah penetapan harga baru ini sudah diputuskan secara prudent dan benar

Pemenang Lomba Menulis Surat untuk Presiden

Juara I : Hasna Shabrinisa dari SMAN 3 Yogyakarta
Juara II : Alma Putri Dhiafara dari SMAN 5 Surabaya
Juara III : Hanif A. Biasmara dari SMAN 1 Pacitan

3 pemenang diatas dipilih dari 69 surat untuk presiden yang masuk ke ICW.

Pemenang Post Card Design Challange

Juara I : Ega Pramudita
Juara II : Damar Nugrahono
Juara III : Purna Karya

3 pemenang diatas dipilih dari 110 design kartu pos antikorupsi yang masuk ke ICW.

I

Ada imaji yang terus dihadirkan di ruang publik. Demokrasi di Indonesia sesungguhnya dapat dilakukan tanpa korupsi. Imaji yang dijadikan “tag campaign” ICW, yaitu “Demokrasi Tanpa Korupsi” adalah sesuatu yang sah, legitimate, natural dan bukan tanpa dasar karena ada cukup banyak fakta, demokrasi tengah dan telah “dibajak” secara sistemik untuk dan atas nama kepentingan rakyat serta bahkan demokrasi dikorupsi sehingga secara akontrario justru bertentangan dengan kepentingan kemaslahatan publik.

Yogyakarta, 5 Desember 2014

Dengan hormat,
Kepada Bapak Jokowi yang baik dalam budi,

Bagaimana kabar kehidupan di istana, Bapak? Ah, pasti menyenangkan duduk di atas singgasana yang terbalut sutera, dengan kaki menjejak permadani yang bertabur permata. Doa saya, semoga segala tidak membuat Bapak alpa. Semoga mata hati tetap terbuka.

Surabaya, 9 Desember 2014

Kepada
Yang Terhormat Bapak Joko Widodo
Presiden Indonesia yang Baik
Di tempat

Assalamualaikum Warohmatulahi Wabarokatu.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menulis surat kepada Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Sebagai pelajar, saya merasa terhormat mendapat kesempatan ini. Saya harap bapak berkenan membaca dan merespon surat saya.

Assalamualaikum Wr.Wb

Pertama-tama tak lupa saya ucapkan selamat atas terpilihnya Bapak sebagai Presiden RI periode 2014-2019. Begitu banyak harap saya kepada Bapak. Ya memang, saya hanyalah seorang siswa SMA yang masih buta akan dunia politik. Namun sebagai Warga Negara Indonesia, apakah salah jika saya berharap banyak kepada pemimpin baru? Apalagi negara ini dalam keadaan carut marut karena kebiadaban koruptor. Begitu banyak kasus korupsi di negeri ini. Sebuah perilaku kejahatan yang akan menjadi adat serta kebiasaan di Tanah Pertiwi.

JAKARTA, Badan Pengawas Pemilu --  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI agar kejahatan pemilu dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) mendapat respon positif dari berbagai pihak. Meski harus membutuhkan banyak kajian, ide Bawaslu dianggap sebagai terobosan dalam upaya penegakan hukum pidana pemilu.

"Kalau ide dasarnya sih setuju saja. Cuma, ini kan harus diatur dalam undang-undang. Mungkin bisa diusulkan kepada PDR," kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bidang hukum Ida Budiarti di Jakarta, Kamis (11/12).