Kejanggalan Sidang Praperadilan Budi Gunawan

Sidang praperadilan yang dilayangkan Budi Gunawan (BG) dinilai banyak kejanggalan. Beberapa ahli hukum dan guru besar hukum berpendapat seharusnya hakim menolak sejak pertama dilakukan gugatan karena bukan domainnya. Selain itu sah atau tidaknya penetapan tersangka bukanlah objek praperadilan. Berikut beberapa pendapat yang diutarakan oleh para akademis hukum dan guru besar.

Ketidakpastian Hukum PP No. 6/2007 jo. PP NO. 3/2008 Mengantar Indonesia Menjadi Negara Deforestasi Tertingggi

Dalam laporan Food and Agricultural Organization (FAO) pada 25 Maret 2010 menyebutkan 233 negara, Brasil dan Indonesia tercatat sebagai negara dengan deforestasi tertinggi sejak 1990-an. Dan lebih memalukan pada 2008 Guiness Book Of World Records bahkan pernah menempatkan Indonesia sebagai negara penghancur hutan tercepat.

Berita Deklarasi Berjamaah Anti Korupsi dan Launching Madrasah Anti Korupsi

Korupsi di Indonesi Sudah Stadium III

Korupsi adalah permasalahan yang serius dan sudah mendarah daging di Indonesia. Tingkatan korupsi sudah dimulai dari yang paling kecil sampai yang merugikan negara, bahkan pelakunya pun dilakukan oleh mereka yang bersekolah tinggi dan intelektual.

Pernyataan Pers

MAHKAMAH AGUNG HARUS BATALKAN SURAT EDARAN MENTERI HUKUM DAN HAM YANG ISTIMEWAKAN KORUPTOR!

Salah satu cara meng-ekstrak hukuman untuk koruptor adalah melalui pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat. Setidaknya dengan dua cara tersebut maka koruptor tidak perlu menjalani seluruh hukuman penjara sesuai dengan perintah hakim. Jika Remisi dan Pembebasan Bersyarat diperoleh maka koruptor cukup menjalani setengah atau dua pertiga dari hukuman yang seharusnya.

SE Menkumham Lemahkan Hukum Indonesia Kepada Koruptor

Surat Edaran (SE) Menteri Hukum dan HAM Nomer M. HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 yang bertuliskan : 

ICW: MA Harus Batalkan Surat Edaran Tentang Remisi

Pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada narapidana korupsi banyak menimbulkan perdebatan. Hal tersebut terdapat dalam surat edaran Menteri Hukum dan HAM soal pentunjuk pelaksanaan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan

Kisruh KPK dan Polri Akibat Jokowi Tidak Cermat Pilih Cakapolri

PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menyataan bahwa kisruh antara dua lembaga penegak hukum antara Kepolisian dan KPK disebabkan ketidakcermatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon tunggal Kapolri. Karenanya kasus BG merupakan ujian besar bagi Jokowi dalam komitemnya memberantas korupsi.

“Jokowi tidak berani mengutarakan hati nurani, karenanya Presiden tidak berani melakukan tindakan yang benar,” ujarnya saat diskusi di YLBHI, Kamis (5/2/2015).

Presiden Tidak Tegas Putuskan Kepemimpinan Kapolri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum dapat memutuskan siapa yang pantas memegang kendali tongkat komando Kepolisian. Hal ini menjadi nilai minus tentang ketegasan bagi orang nomer satu untuk membersihkan Indonesia dari korupsi.