Dukungan moril kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan hanya datang dari aktivis penggiat anti korupsi di Jakarta, melainkan aliansi dan lembaga  penggiat anti korupsi serta mahasiswa di Manado juga memberikan dukungan morilnya agar KPK memiliki imunitas hukum dalam memberantas korupsi.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi aliansi anti korupsi Manado Didi Koleangan mengatakan, KPK sebagai lembaga independen yang dibuat guna memberantas korupsi seharusnya memiliki kekhususan dalam menangani extraordinary crime (kejahatan luar biasa).

"KPK harus memiliki kekhususan dalam penangan kasus. Kalau Kepolisian memiliki cara penangan kasus yang sama dengan KPK, maka tidak perlu ada KPK, karenanya harus diberikan imunitas tersendiri karena sistem hukumnya berbeda," kata dia saat dihubungi.

Dia mengatakan, KPK  seharusnya dapat diberikan hak imunitas bagi komisioner dan pimpinan KPK secara kolektif  kolegial. Jelas berbeda dengan hukum mainstream warisan Belanda yang yang ditegakan oleh Kepolisian dalam penegakan hukum yang dilakukan.

"Kalau hukum Kepolisian sudah niat dipidanakan tidak lama palingan sehari sudah jadi tersangka atau sudah di dalam sel seseorang dan tidak cuma satu masyarakat dibuat seperti itu. Ini hanya pengulangan sukses besar yang dilakukan oleh rakyat di berbagai tempat alasan penertiban keamanan masyarakat," papar dia.

Didi Menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus bertangung jawab dan bersikap tegas dalam menghadapi konflik antara KPK dan Kepolisian.

"Presiden jangan jadi boneka Parpol. Save KPK intinya kita minta berikan hak imunitas bagi KPK dan lepaskan Presiden dari cengkaraman Parpol dan insitusi koruptor," tegasnya.

Aksi yang dilakukan Senin, (2/2/2015) oleh 500 massa aksi dari berbagai basis anti korupsi dilaksanakan sambil berkonvoi dan berorasi serta membagikan pamflet.

Bersamaan dengan itu, Aliansi penggiat anti korupsi menekankan save KPK dari resisten penjahat kerah putih dan tertibkan hak imunitas KPK, bebaskan Presiden dari cengkraman penguasa, bersihkan insitusi Polri dari Koruptor, dan segera tangkap koruptor di DPRD pemerintahan serta insitusi penegak hukum dan koorporasi ilegal di Polri. dan yang terkahir tegakan kedaulatan rakyat wujudkan janji Jokowi.

"Kita bawa tuntutan kita ke DPRD Provinsi. Kita akan tunggu progesnya, kedepan jika tidak ditanggapi kita akan basis massa aksi akan lebih banyak lagi," tandasnya.