Calon anggota legislatif 2004-2009 tersenyum-senyum menyongsong pelantikan yang sebentar lagi berlangsung. Sementara rakyat jelata seperti saya, mulai waswas menyongsong kiprah legislatif yang baru itu. Waswas, dibayangi mimpi buruk legislatif yang lalu. Memang, ada segelintir anggota legislatif yang relatif punya komitmen dan hati nurani, bagaimana mestinya membenahi negara dan bangsa. Tapi, mimpi kita jadi buruk karena sebagian besar justru tenggelam dalam pesta pora demokrasi yang korup.

Dalam putaran pertama pemilihan presiden dan wakil presiden yang baru lalu, kita menyaksikan banyak sekali spanduk, posko, tanda gambar, sampai pernak-pernik kecil lainnya. Tentu keseluruhan materi kampanye itu membutuhkan uang. Uang adalah minyak pelumas yang akan memperlancar proses negosiasi, sosialisasi, dan akomodasi kampanye. Tanpa uang, politik hanyalah bagian dari bahasa akademis, bahkan mungkin kalimat kaum fisolof, karena terdengar ideal, nyaris tanpa cela, demi kedaulatan rakyat.

Komisaris Utama PT Mahesa Karya Muda Mandiri (PT MKMM) Rudi Sutopo, terdakwa perkara pembobolan BNI Cabang Kebayoran Baru, Jakarta Selatan senilai Rp1,3 triliun kemarin diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Zainal Bakar mengizinkan kejaksaan untuk memeriksa 23 anggota DPRD Kota Payakumbuh yang diduga terlibat kasus korupsi dana APBD Kota Payakumbuh 2000-2002 senilai Rp350 juta.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng menyatakan bahwa lembaganya belum bisa meningkatkan status penyelidikan kasus dugaan korupsi DPRD Jateng menjadi penyidikan. Alasannya, ada beberapa kendala yang dihadapi, khususnya pemeriksaan para saksi yang hingga kini belum selesai.

Ada indikasi kuat terjadinya intervensi kalangan eksekutif terhadap yudikatif di balik lambannya respons pemerintah menyikapi penundaan eksekusi terpidana kasus korupsi Huzrin Hood yang diajukan Gubernur Riau Rusli Zainal kepada Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu lalu.

Sejumlah kalangan meminta agar Bupati Ciamis Engkon Komara bisa bertindak tegas dan adil terhadap semua bawahannya yang terlibat dalam perkara hukum. Dengan demikian, ada kepastian kebijakan bagi para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Kesepakatan pengembalian dana antara BNI dan Sagared Team pun akhirnya sekadar di atas kertas. BNI menilai pengurus Sagared tidak beritikad baik menyerahkan aset seperti disepakati, karena hanya memberikan sejumlah aset yang tak jelas dokumen kepemilikannya. Sedangkan penasihat hukum Sagared, Soeprijadi, menuding BNI memasang syarat kelewat ketat.

Presiden Megawati kemarin memberhentikan Abdullah Puteh dari jabatan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam. Keputusan diambil setelah ia bertemu dengan para pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga penyidik kasus korupsi pembelian helikopter Mi-2 senilai Rp 12 miliar, yang menetapkan Puteh sebagai tersangka.

Kendati Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Sulsel) belum melayangkan surat panggilan, Ketua DPRD Sulsel H Eddy Baramuli mengatakan, akan datang melakukan klarifikasi soal dugaan korupsi Rp 18,12 miliar ke tim pemeriksa Polda Sulsel. Polda Sulsel sendiri masih menunggu izin dari Mendagri untuk memeriksa para anggota dewan. Pekan lalu Kapolda Sulsel Irjen Saleh Saaf mengatakan, ada 13 anggota DPRD Sulsel yang dimintakan izin ke Mendagri untuk diperiksa.