Den Haag, 24 Februari 1856,

Douwes Dekker mendesak agar tersangka korupsi Bupati Lebak, Banten, dinonaktifkan demi kelancaran pemeriksaan, tapi tak dihirau. Indonesia kini, masih dikelola dengan sistem dan kultur birokrasi kuno 148 tahun lalu.

De geschiedenis zal zich herhalen, sejarah akan terulang, demikian pepatah Belanda mengatakan. Kasus gubernur Aceh, sebenarnya mengulang kasus regent (bupati) Lebak, Banten Kidul, yakni Raden Adipati Nata Kartanagara. Bahkan peran dan watak para tokoh yang terlibat sangat mirip.

Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung tampaknya mati-matian membela Abdullah Puteh. Politikus kelahiran Sibolga, Sumatera Utara, ini menyatakan ketidaksetujuannya jika gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) itu dinonaktifkan selama menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Martapura, H Habrinsyah SH membantah tudingan berbagai kalangan kalau mereka tidak serius menangani kasus dugaan korupsi.

Direktorat Reserse Kriminal (Reskrim) Polda Sulsel terus melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang dianggap mengetahui terjadinya dugaan penyimpangan anggaran di DPRD Sulsel.

Sekitar 20 orang mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Peduli Korupsi (Formalisi) mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel, Selasa (20/7) siang kemarin. Mereka menuntut Kejati agar serius dan cepat menangani kasus korupsi yang melibatkan beberapa anggota DPRD kabupaten/kota di Kalsel.

Pendidikan kita memang kusut. Begitu banyak masalah dunia pendidikan yang dapat kita sebutkan. Mutu pendidikan dan kualitas universitas kita, dalam laporan beberapa lembaga internasional menempati peringkat bawah. Begitu pula landasan dan arah tujuan pendidikan, perlu kita pertanyakan. Ungkapan ganti menteri ganti kurikulum rasanya biasa kita dengar.

Untuk mengevaluasi keluar masuknya subsidi dana di sekolah yang masuk dari pusat, provinsi, pemkab atau pun dari masyarakat dan orang tua murid, perlu adanya tim khusus yang independen untuk mengaudit RAPBS.

Gubernur Jawa Timur (Jatim) Imam Utomo telah mengeluarkan izin pemeriksaan terhadap 44 anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo berkaitan kasus dugaan korupsi senilai Rp21,9 miliar.

Sekretaris KPUD Kabupaten Cirebon Soenadi diduga menjual 140 ton surat suara bekas pemilu legislatif, ke pengusaha limbah seharga Rp100 juta. Bersama dengan dua anggota KPUD Kabupaten Cirebon, saat ini Soenadi diperiksa oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.

KPU memperpanjang batas waktu penyerahan hasil audit dana kampanye partai politik hingga 27 Juli. Pasalnya, hingga kemarin, baru tujuh parpol yang menyerahkan hasil audit dana kampanyenya pada pemilu legislatif April lalu.