Saat start resmi untuk memberantas korupsi dicanangkan oleh Presiden pada tanggal 9 Desember tahun lalu, bangsa ini sudah sampai pada puncak batas kesabaran menghadapi korupsi yang menggerogoti hampir seluruh aspek kehidupannya. Batas kesabaran itu diutarakan dalam bentuk keinginan untuk bertindak luar biasa, seperti dinyatakan oleh Presiden pada pencanangan Hari Anti-Korupsi tersebut.
Ketika membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2005 di Istana Merdeka kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan akan segera mengeluarkan instruksi untuk memburu para koruptor yang kabur ke luar negeri. Targetnya terutama para koruptor yang terlibat dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Setelah proses hukum berlangsung sekitar enam bulan, terhitung sejak penahanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akhirnya Pengadilan Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (TPK) menyatakan Abdullah Puteh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Puteh divonis pidana penjara 10 tahun dan denda Rp 500 juta, subsider enam bulan kurungan. Selain itu, Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam nonaktif ini dihukum membayar uang pengganti Rp 3,687 miliar, selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
MENGEJUTKAN! Itulah perasaan saya, atau mungkin yang lainnya juga, begitu mendengar berita Jumat (8/4) malam lalu Mulyana W Kusumah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di kamar 609 Hotel Ibis, Slipi, Jakarta.
Kwik Kian Gie akhirnya meminta maaf kepada Direktur Jenderal Pajak. Di sebuah koran nasional, Kwik menyatakan permintaan maafnya, setelah somasi direktur agar Kwik membuktikan artikel yang ditulisnya di koran yang sama bahwa sekitar Rp 140 triliun pajak hilang dikorupsi.
Berbagai ragam reaksi bermunculan ketika orang mendengar berita bahwa Mulyana W Kusuma, salah satu anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), ditangkap dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peristiwa ini, jelas, memiliki news value sangat tinggi.
Dua bulan terakhir ini kerumunan massa yang kemudian meningkat menjadi amuk massa, yang disulut oleh tindak korupsi muncul di sejumlah tempat. Misalnya di Temanggung, selain amuk massa juga disertai pengunduran diri secara berjemaah sejumlah pegawai negeri, mewarnai proses pemeriksaan Bupati Totok Ary Prabowo yang diduga korupsi. Dan yang terakhir terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB) (28/3). Pengerahan massa, yang acap kali berujung pada tindak kekerasan massal menjadi tontonan yang setiap saat bisa disaksikan di Indonesia. Massa, telah menjadi alat pembenaran dan disodorkan sebagai simbol kebenaran yang selalu dipaksakan dalam setiap proses penyelesaian masalah.
Adalah Munir, tokoh lembaga swadaya masyarakat (LSM) pejuang hak asasi manusia yang tewas dalam penerbangan Jakarta-Amsterdam September tahun lalu. Tanpa rasa takut, Munir memulai perjuangan gigihnya justru ketika kuku-kuku rezim Soeharto tajam menghujam bumi persada.
Penangkapan Mulyana W Kusuma oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga menyogok auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), laksana berita duka di siang bolong. Betapa tidak, Mulyana, selain anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), juga dosen dan dikenal pejuang kebenaran dan pemikirannya sering dijadikan referensi media massa. Banyak kalangan yang tidak percaya, malahan ada yang menuding penangkapan itu sebagai konspirasi atau jebakan politik untuk melindungi orang besar.
Insiden penangkapan anggota KPU Mulyana W Kusumah karena upaya menyuap petugas BPK sebenarnya hanyalah 'permukaan' dari masalah korupsi pengadaan barang pemilu yang melibatkan KPU, baik di tingkat nasional maupun lokal. Peristiwa ini seharusnya tidak begitu mengejutkan bila kita tinjau kembali sistem dan proses pengadaan barang logistik Pemilu 2004 yang sarat dengan keganjilan dan kontroversi. Ini mungkin baru letupan kecil dari serangkaian bom waktu yang belum meledak.
