Para ekonom yang tergabung dalam Tim Indonesia Bangkit kembali melancarkan gugatan tajam terhadap kinerja pemerintahan. Pesannya singkat, pemerintah makin tidak peka terhadap penderitaan rakyat miskin. Ilustrasinya pemerintah telah menjadi 'monster' yang mengisap lebih banyak uang dari rakyat.

Diskursus publik seputar penahanan anggota KPU Mulyana W Kusumah karena dituduh menyuap pegawai negeri, apalagi untuk menutupi tuduhan terjadinya kerugian uang negara di lembaga penyelenggara pemilu 2004, sebaiknya dibiarkan berkembang seperti apa adanya. Konsekuensinya, semua pihak, baik yang dirugikan, yang diuntungkan, maupun yang tidak merasa mendapat manfaat apa-apa dari kasus tersebut, seyogianya tidak melakukan rekayasa apapun yang bisa mengurangi objektivitas di balik fakta itu sendiri.

Sebuah pernyataan yang tendensius seolah-olah menuduh, karena sebenarnya dalam peristiwa kejahatan, peran kita bisa sebagai pelaku, bisa sebagai korban, dan bisa sebagai kedua-duanya sekaligus. Bahkan bisa sebagai penonton langsung ketika kejahatan itu tengah terjadi, atau sebagai penonton tak langsung melalui berita-berita di koran, majalah, atau televisi,yang setiap hari mempertontonkan kejahatan siap saji secara amat gamblang tanpa tedeng aling-aling.

Kasus tuduhan korupsi yang menimpa Mulyana W. Kusumah, masalah siapa menjebak siapa, secara moral tidak mesti diperbincangkan. Karena, kalaupun dari ketiga yang menjebak Mulyana, pertanyaan dasarnya, kenapa dia membawa dan menyerahkan uang sebesar itu? Adakah indikasi niat atau upaya penunaian jebakan tersebut? Andaikan ada, maka potensi korup memang ada dalam setiap orang, tidak terkecuali pejabat KPU. Penyuap dan tersuap, adalah elemen penentuan terjadi praktik penyuapan. Oleh karena itu, apa pun simpulan penyelidikannya, maka penulis pandang bahwa sebagai pejabat publik (KPU), Mulyana W. Kusumah, harus mengundurkan diri dari jabatannya di KPU.

Salah satu tuntutan masyarakat dalam pemilu lalu adalah presiden terpilih harus mampu menegakkan supremasi hukum dan memberantas korupsi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membawa label perubahan dan selalu berjanji akan memberantas korupsi, akhirnya terpilih sebagai presiden.

Semenjak otonomi daerah dicanangkan dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah yang kemudian diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 35 Tahun 2004. Iklim regulasi di Indonesia mengalami perubahan besar.

Pungutan liar (pungli) masih merisaukan investor asing. Menurut koran ini kemarin, kali ini yang mengaku risau atas adanya pungli tersebut adalah investor asal China.

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) adalah anak haram Orde Baru. Memang benar cikal-bakal kekuatan civil society itu sudah ada di Tanah Air sejak dulu. Ia lahir untuk menghindari cengkeraman pemerintah dan berlindung di balik jubah yayasan atau perkumpulan yang lolos dari penataan struktur politik waktu itu. LSM merupakan pilihan yang netral guna menghindari istilah organisasi non-pemerintah (ornop), yang berkonotasi politis dan konfrontatif. Generasi tahun 1990-an, baju ornop mulai dipakai kembali karena istilah LSM dituding sebagai wujud tunduknya masyarakat terhadap penguasa.

Tikus adalah hewan yang harus diberantas. Ia membawa penyakit, kotor, dan merusak rumah tinggal. Namun, menangkap tikus bukanlah pekerjaan mudah. Ia gesit dan pandai berkelit. Penangkap tikus yang hanya menggunakan tangan kosong harus siap kecewa. Tikus akan lebih mudah ditangkap dengan jebakan.

Selain menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum, Mulyana W Kusumah adalah dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Rekan-rekan dia di KPU juga ada yang merupakan staf pengajar FISIP-UI, yakni Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin dan dua perempuan anggota KPU, Chusnul Mar