Pernyataan publik Anwar Nasution, Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan, terhadap tindakan anak buahnya yang melaporkan penyuapan yang dilakukan anggota Komisi Pemilihan Umum Mulyana W Kusumah mengejutkan masyarakat.
Sungguh menarik mencermati kontroversi korupsi di Ditjen Pajak baru-baru ini. Kwik Kian Gie sudah meminta maaf atas somasi Ditjen Pajak, sementara Faisal Basri masih bersikukuh menyatakan ada potensi pajak Rp. 40 triliun yang hilang, diantaranya karena korupsi.
Dugaan penyuapan yang dilakukan oleh tokoh Komisi Pemilihan Umum Mulyana W Kusumah kepada auditor Badan Pemeriksa Keuangan Khairiansyah Salman sangat melukai hati nurani masyarakat jika itu benar. Peristiwa terjebaknya Mulyana oleh perangkap yang dipasang oleh Khairiansyah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut semakin memperkuat opini yang berkembang bahwa gurita korupsi telah melilit-lilit dan merasuk ke seluruh lapisan masyarakat negeri ini.
Hari - hari ini Jawa Tengah sedang dicoreng kasus korupsi. Pertama, sepuluh mantan anggota DPRD Solo yang diduga korupsi APBD 2003 senilai Rp4,27 miliar mulai disidang di Pengadilan Negeri Solo. Kasus mereka itu mencuat ke tingkat nasional lewat sejumlah media.
Bidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjatuhkan korban setelah kasus korupsi yang melibatkan mantan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh berhasil dimejahijaukan.
Keberanian Khairiansyah dari BPK untuk bekerja sama dengan KPK dalam mengungkapkan korupsi yang ada di tubuh KPU patut diacungi jempol, begitu isi Surat Terbuka Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) No. 15/MTI/IV/2005 tentang Seruan Mengesahkan UU Perlindungan Saksi kepada Ketua Komisi III DPR RI.
Saat ini sejumlah tokoh masyarakat menjadi tersangka kejahatan maupun menjadi terdakwa kejahatan di pengadilan. Hak untuk secara bebas memberikan keterangan adalah salah satu kepemilikan yang paling penting dan mutlak harus dimiliki oleh seseorang, baik sebagai seorang tersangka, terdakwa, ataupun saksi. Mereka tidak boleh mendapatkan hambatan, baik berupa tekanan, pemaksaan ataupun pengaruh (daya paksa) atau kegagalan teknologi dalam proses pemberian atau penyampaian keterangan.
Kalau saja tuduhan terhadap anggota KPU Mulyana W Kusumah terbukti, korupsi di negeri ini benar-benar telah mengarah dari sebuah kondisi kerakusan materi, berubah menjadi industri; industri korupsi. Jika Mulyana yang sebelumnya dikenal bersih, benar-benar dapat dibuktikan secara hukum sebagai telah melakukan penyuapan kepada pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dengan tujuan agar hasil audit KPU tidak diumumkan (di mana di dalamnya terdapat indikasi korupsi), dirinya dapat dikategorikan korupsi.
Kasus suap yang melibatkan Mulyana W. Kusumah terhadap anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan fenomena yang tidak luar biasa, karena sudah merupakan kebiasaan yang terjadi setiap hari di dalam masyarakat.
Sepanjang tahun ini, termasuk yang mengadakan pemilihan kepala daerah pada Juni, ada 11 provinsi dan 215 kabupaten/kota yang harus mengadakan pemilihan kepala daerah langsung. Di tengah ramainya persiapan pemilihan, muncul skeptisisme tentang kemungkinan pemilihan ditunda sampai tempo tertentu bergantung pada kendala yang dihadapi masing-masing daerah.
