Sebenarnya dengan membentuk Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtastipikor), Presiden SBY justru memperumit langkah pemberantasan korupsi sendiri.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2 Mei lalu mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kasus korupsi yang terjadi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasuki babak baru. Perkembangan itu ditandai dengan mencuatnya informasi terbaru yang menyebutkan bahwa dana taktis KPU yang diperoleh dari rekanan selain dibagi kepada kalangan internal juga dibagikan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Departemen Keuangan, hal ini membuka lembaran baru kasus korupsi yang terjadi di KPU.

Korupsi di negeri ini telah kian menggurita, bagaikan jamur yang tumbuh subur di musim penghujan. Oleh karena itu, kasus dugaan korupsi terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mulyana W Kusumah beserta koleganya perlu diusut tuntas sehingga kebenaran dapat ditampilkan apa adanya. Dan yang paling penting adalah bagaimana setiap orang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik secara individual maupun secara institusional.

Mulai maraknya upaya pemberantasan korupsi di KPU, di bank pemerintah, membuat kita melayang jauh ke depan. Bayangkan situasi di tahu 2014, sembilan tahun dari sekarang. Saat itu politisi, pengusaha, tokoh LSM, gerakan mahasiswa, diplomat dan para pejabat meributkan laporan terbaru Transparansi Internasional mengenai perkembangan korupsi dunia. Indonesia di tahun 2014 dibahas secara khusus sebagai contoh fenomenal yang berhasil menangani korupsi selama sepuluh tahun terakhir.

Korupsi yang paling besar di Indonesia adalah pada birokrasi. Tapi sampai sekarang belum tersentuh oleh hukum. Dan, masih berjalan dengan leluasa. Bayangkan berapa besar mark-up harga dalam pembelian alat-alat sehari-hari, dari kertas sampai komputer bahkan alat-alat berat, yang terjadi di seluruh Indonesia.

Kini sudah ada dua lembaga yang bertekad memberangus korupsi di Indonesia. Selain lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa waktu lalu Presiden Susilo Bambang Yodhoyono (SBY) membentuk Tim Koordinasi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Timtastipikor) melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2005. Timtastipikor ini merupakan tim gabungan yang terdiri atas unsur kepolisian, Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sejujurnya, saya terkejut dan merasa sangat prihatin ketika melakukan kunjungan kerja ke daerah di masa reses pada akhir April hingga akhir Mei 2005. Berbagai manuver dan operasi politik para calon kepala daerah, terutama yang pernah menjabat, saat menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung memperlihatkan mereka begitu ''dermawan dan murah hati''. Dalam kegiatan-kegiatan yang disebut sebagai pengajian atau pengumpulan massa semacamnya dibagikan duit ratusan ribu rupiah per orang.

DUNIA perbankan Indonesia kembali dilanda kredit bermasalah. Berdasarkan audit BPK, setidaknya 24 kredit yang disalurkan Bank Mandiri senilai Rp2 triliun lebih macet. Pengucuran kredit tersebut diduga diwarnai kolusi antara pejabat Bank Mandiri dan debitur. Hal ini terindikasi dari adanya permohonan kredit yang semula dinyatakan tidak layak, namun kredit tetap dikucurkan. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap direksi Bank Mandiri dimaksudkan untuk menguak keterlibatan mereka dalam pengucuran kredit tersebut.

Departemen Pendidikan Nasional akan mengucurkan dana alokasi khusus sebesar Rp 1,3 triliun untuk perbaikan sarana pendidikan, terutama merehabilitasi bangunan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah yang memprihatinkan. Rencananya dana tersebut akan dibagikan kepada 425 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan prioritas pada daerah-daerah tertinggal dan wilayah perbatasan negara (Kompas, 14 Maret 2005).