Perdagangan putusan hakim adalah sejarah korupsi paling tua. Dalam sejarah Kekaisaran Romawi yang penuh skandal dan intrik, korupsi senantiasa mewarnai kenaikan dan kejatuhan para kaisar. Walau penyuapan hakim secara terorganisasi baru muncul saat Pericles menyeret rivalnya Kimon, jenderal dan negarawan masyhur Athena, ke pengadilan pada 463 SM.
KITA masih ingat, dengan latar belakang militer yang disandangnya, sebagian masyarakat menolak naiknya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke kursi presiden. Tak kurang almarhum Munir merelakan diri menjadi salah satu 'ikon' iklan yang mendukung calon presiden Megawati, dengan satu tujuan, menghadang pencalonan SBY.
Tiga mantan pemimpin DPRD Kota Semarang periode 1999-2004 yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi sebesar Rp2,16 miliar akhirnya dijebloskan ke dalam tahanan oleh Pengadilan Negeri Semarang.
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Abdullah Ahmad diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana pemilu senilai Rp168,6 miliar di Kejaksaan Tinggi DKI, kemarin.
Bencana Gempa dan Tsunami yang menimpa sebagian besar NAD serta Nias 26 Desember 2005 telah menjadi kutub magnet yang menarik perhatian seluruh dunia. Perhatian ini tercurah deras bukan hanya dalam rangka penyelamatan ratusan ribu jiwa tapi juga sebuah keinginan besar untuk mengembalikan perikehidupan di ranah rencong yang sudah begitu lama terpinggirkan dan terlupakan.
Pernyataan Pers No: /PR/ICW/V/2005
Indonesia Corruption Watch
Penyidikan kasus pengelolaan dana siluman alias dana taktis di KPU benar-benar menyentuh para rekanan proyek logistik Pemilu 2004. KPK telah membentuk tim khusus untuk mendatangi markas perusahaan-perusahaan yang diduga memberikan dana terima kasih kepada para pejabat Komisi Pemilihan Umum.
Kredit senilai Rp 1,049 triliun yang dikucurkan Bank Mandiri ke PT Semen Bosowa Maros bakal diusut kembali oleh Kejaksaan Agung. Penyidik menyatakan menemukan adanya unsur melawan hukum dalam penyaluran kredit ke perusahaan semen terbesar di Indonesia Timur itu.
Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan audit terhadap sejumlah perusahaan rekanan Komisi Pemilihan Umum, yang diduga memberikan uang kepada lembaga penyelenggara pemilu itu. Kami menemukan petunjuk adanya pemberian kick back (biaya representasi), tapi buktinya belum ada, kata Taufiequrachman Ruki, Ketua KPK, di Jakarta kemarin.
SUMATRA Barat (Sumbar) kembali bikin kejutan. Jika sebelumnya menjadi pionir dalam pengusutan pidana korupsi di DPRD, kini Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar membuat terobosan dengan menerapkan UU Tindak Pidana Korupsi (TPK) dalam pengusutan illegal logging.
