Anggota Komisi Pemilihan Umum, Valina Sinka Subekti, mengaku menerima honorarium di luar gaji, dan dalam rupiah. Dia menyangkal menerima dana taktis, dana gelap yang dikumpulkan lembaganya dari perusahaan pemenang tender pengadaan logistik Pemilu 2004.
Sebanyak 27 orang mantan anggota DPRD Kota Padang dituntut hukuman enam tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi APBD 2001-2002 sebesar Rp10,4 miliar.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta M Taufik, tersangka kasus dugaan korupsi dana APBD DKI Jakarta dan APBN untuk Pemilu 2004, diperiksa pekan depan.
Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin menyatakan siap menanggung segala konsekuensinya apabila menjadi tersangka atau terbukti bersalah dalam skandal korupsi Komisi Pemilihan Umum. Termasuk siap dinonaktifkan dari anggota Kabinet Indonesia Bersatu.
Kepolisian Daerah (Polda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan buku pelajaran senilai Rp29,8 miliar di Kabupaten Sleman.
Komisi Pemberantasan Korupsi memburu pengumpul dana taktis di luar yang dilakukan Kepala Biro Keuangan Komisi Pemilihan Umum Hamdani Amin.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) mengenai pergantian anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) kini sedang disiapkan oleh Sekretariat Negara. Materi perppu itu akan dipakai sebagai acuan dalam pertemuan konsultasi antara pemerintah dan DPR pekan ini.
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sejak Senin (23/5) menetapkan M Taufik, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta, sebagai tersangka. Ia didakwa terlibat kasus dugaan korupsi penggunaan dana APBD DKI Jakarta dan APBN untuk Pemilu 2004.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menonaktifkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum dan HAM) Hamid Awaluddin bila KPK menetapkan mantan anggota KPU ini sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera menon-aktifkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nazaruddin Sjamsuddin. Surat resmi kepada Presiden disampaikan Senin (23/5) besok. Namun, pimpinan KPK telah menyampaikan masalah tersebut secara lisan kepada Presiden Yudhoyono maupun Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agung Laksono
