Menteri Sosial (Mensos) Bachtiar Chamsyah meminta kepada pejabat di Kabupaten Aceh Singkil, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), agar tidak mengorupsi dana bantuan korban gempa pada 28 Maret lalu.
Penunjukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap tiga perusahaan untuk mencetak sampul surat suara Pemilu 2004 dilakukan tanpa tender.
Kejaksaan Agung kembali mengadakan rapat kerja dengan Komisi III DPR, di Gedung MPR/DPR Jakarta, kemarin. Rapat tersebut merupakan pertemuan pertama kedua belah pihak setelah rapat dengar pendapat yang diwarnai kericuhan 17 Februari lalu.
Badan Pemeriksa Keuangan akan menyerahkan auditornya yang terbukti menerima suap dari Komisi Pemilihan Umum kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang terlibat (penerimaan) 'dana taktis' kami serahkan ke Pak Taufiq (Ketua KPK Taufiequrachman Ruki), kata Ketua BPK Anwar Nasution di Jakarta kemarin.
Bertepatan dengan peringatan ke-97 Hari Kebangkitan Nasional, Jumat (20/5), kasus korupsi di Komisi Pemilihan Umum memasuki episode penting dan menegangkan. Episode itu ditandai dengan ditetapkannya Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tidak cukup dengan perubahan status itu, KPK juga menahan Ketua KPU di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya.
Seseorang yang terlibat dalam perbuatan suap-menyuap sebenarnya harus malu apabila menghayati makna dari kata suap yang sangat tercela dan bahkan sangat merendahkan martabat kemanusiaan, terutama bagi si penerima suap.
Anggota Tim Audit Investigasi BPK untuk pengadaan logistik Pemilu 2004 di KPU, Khairiansyah Salman, menjalani pemeriksaan internal di kantor BPK, Jakarta, kemarin. Saya memang dimintai keterangan tentang penyuapan di KPU, katanya. Pemeriksaan oleh Inspektorat Pengawas Intern BPK ini untuk mencari auditor yang menerima dana haram dari Komisi Pemilihan Umum.
Anggota Komisi Pemilihan Umum, Valina Sinka Subekti, mengaku menerima honorarium di luar gaji, dan dalam rupiah. Dia menyangkal menerima dana taktis, dana gelap yang dikumpulkan lembaganya dari perusahaan pemenang tender pengadaan logistik Pemilu 2004.
Sebanyak 27 orang mantan anggota DPRD Kota Padang dituntut hukuman enam tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi APBD 2001-2002 sebesar Rp10,4 miliar.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta M Taufik, tersangka kasus dugaan korupsi dana APBD DKI Jakarta dan APBN untuk Pemilu 2004, diperiksa pekan depan.
