Sejumlah pengurus DPP Organda (organisasi angkutan darat) mengadukan ke Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla soal pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh aparat dan preman yang mencapai Rp11 triliun per tahun.
Di tengah keterbatasan sumber daya dimana banyak pejabat eselon satu yang pensiun dan mengundurkan diri, sedangkan penggantinya belum tersedia-- Kementerian BUMN menunjukkan keseriusannya dalam upaya melakukan pemberantasan korupsi di BUMN. Ini terlihat bahwa dalam beberapa pekan ini, Kementerian BUMN secara terbuka membeberkan temuan adanya dugaan korupsi yang terjadi di sejumlah BUMN. Keseriusan Kementerian BUMN ini sesungguhnya merupakan respons terhadap Instruksi Presiden (Inpres) No 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
Penyidikan dugaan korupsi pengelolaan haji di tubuh Departemen Agama (Depag) terus digenjot. Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtastipikor) kemarin petang melaporkan perkembangan terbaru kasus penyalahgunaan uang negara Rp 59,88 miliar itu kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selain itu, Timtastipikor segera menetapkan dan mengumumkan tersangka kasus korupsi haji tersebut.
Kepolisian Negara RI dinilai tak serius dalam menanggapi informasi soal dugaan korupsi dalam proyek jaringan komunikasi dan alat komunikasi Polri. Pasalnya, atas informasi itu, Polri hanya menugaskan Inspektorat Pengawasan Umum untuk memeriksa secara internal serta meminta Ketua Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengaudit.
Pemerintah segera merevisi peraturan tentang pengadaan barang dan jasa untuk keperluan pemerintah. Penyempurnaan peraturan pengadaan barang tersebut dilakukan untuk mempersempit peluang terjadinya kolusi, korupsi dan nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa.
Hampir di setiap forum workshop LSM, nama Paolo Freire kerap muncul sebagai rujukan pemikiran tentang gerakan partisipatif dalam memperbaiki struktur sosial. Freire bukan akademisi borjuis. Ia tidak hanya duduk di belakang meja, tetapi turun ke tengah kemiskinan, buta huruf, sikap introvert masyarakat level rendah Brasil yang dikepung mitos kekuasaan dan modal.
Komisi Pemberantasan Korupsi melayangkan surat panggilan atas diri Hamid Awaluddin, mantan anggota Komisi Pemilihan Umum yang saat ini menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Secara bersamaan, KPK juga melayangkan surat pemberitahuan pemeriksaan atas diri Hamid kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat mulai Senin (6/6) melakukan uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 14 calon anggota Komisi Yudisial. Karena waktu terbatas, uji kemampuan dan kepatutan hari pertama, Senin malam, tersebut baru diikuti empat calon, yakni Prof Dr Ahmad Sutarmadi (akademisi hukum), Benjamin Mangkoedilaga (mantan hakim agung), Prof Dr Chatamarradjid SH MH (akademisi hukum), dan Irianto Subiakto (praktisi hukum).
Kebanyakan media massa baik cetak maupun elektronik hingga kini belum menyadari pentingnya Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi. Akibatnya, media yang sebenarnya memiliki kekuatan besar dalam upaya menggolkan RUU tersebut cenderung bersikap acuh. Padahal, selain penting untuk publik, kebebasan memperoleh informasi adalah jantung bagi kerja media.
Badan Pemeriksa Keuangan mulai menyelidiki adanya tindak pidana korupsi terhadap anggaran dan aset yang berada di bawah pengelolaan Sekretariat Negara. Audit BPK di Sekretariat Negara ditargetkan selesai medio Agustus 2005 untuk kemudian ditindaklanjuti Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari unsur Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
