Penerapan 'e-Reporting' Mundur dari Jadwal

Pelaksanaan sistem pelaporan elektronik (e-reporting) di Bursa Efek Jakarta (BEJ) mundur dari jadwal yang ditentukan semula, yaitu Juni 2005.

Mencegah Jurnalisme RRI Lumpuh Layu

Lewat uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Komisi I DPR telah terpilih lima orang anggota Dewan Pengawas Radio Republik Indonesia (RRI). Eksistensi Dewan Pengawas RRI sebagai konsekuensi diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dalam UU itu kewenangan Dewan Pengawas begitu besar dan luas, antara lain menetapkan kebijakan umum Lembaga Penyiaran Publik ( LPP ) RRI dan mengangkat Dewan Direksi serta mengawasi pelaksanaan tugas-tugas direksi.

Kotak Pandora KPU

Rakyat Indonesia pantas berterima kasih kepada Komisi Pemilihan Umum yang berhasil menyelenggarakan pemilu raya secara langsung dalam suasana damai dan sukses untuk pertama kali di Indonesia. Lebih dari itu kita berharap, apa pun motif dan penyebabnya, ditahannya beberapa pejabat KPU dengan tuduhan korupsi bisa menghidupkan optimisme untuk perbaikan negeri ini di hari esok.

Bagi-bagi Uang di Kampanye Pilkada Depok

Hari pertama pelaksanaan kampanye calon Wali Kota Depok, Jumat (10/6), memberikan kesempatan kepada pasangan Badrul Kamal-Syihabuddin Ahmad yang diusung Partai Golkar serta pasangan Nur Mahmudi Ismail-Yuyun Wirasaputra yang diusung Partai Keadilan Sejahtera untuk menawarkan konsep masing-masing.

Empat Tersangka Korupsi Masuk Rombongan ke LN

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri meminta agar empat tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan operasional pemerintah Kota Kupang 2002-2003 senilai Rp4,5 miliar, diizinkan menghadiri pameran produk kerajinan NTT di Australia Utara.

Deretan Panjang Saksi Kasus Kaveling Dewan

Wajah Arief Muliawan tampak kusam siang itu. Maklum, dalam dua pekan terakhir Kepala Seksi Penyidikan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar) ini disibukkan dengan agenda pemeriksaan sejumlah saksi kasus dugaan korupsi dana kaveling yang melibatkan seluruh mantan anggota DPRD Jabar periode 1999/2004.

Direktur PLN Datangi Kejagung; Serahkan Dokumen Bonus Rp 4,3 Miliar

Direktur Keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Parno Isworo kemarin mendatangi Gedung Bundar Kompleks Kejagung untuk menyerahkan sejumlah dokumen terkait dugaan korupsi pembagian bonus (tantiem) pejabat PLN senilai Rp 4,3 miliar.

Dari Proyek Asuransi Dapat Rp 5 Miliar

Dugaan terjadinya korupsi dalam proyek pengadaan jasa asuransi di KPU seperti yang diendus KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) semakin kuat. Kemarin, PT Asuransi Umum Bumida (Bumi Putera Muda) 1967, rekanan KPU dalam proyek asuransi, mengaku mengucurkan dana USD 563.190 (sekitar Rp 5,350 miliar) kepada KPU. Namun, pihak perusahaan membantah uang itu sebagai uang sogokan.

Tersangka Korupsi DPRD Sidoarjo Serahkan Uang

Mantan anggota DPRD Sidoarjo MS, yang menjadi salah satu tersangka kasus dugaan korupsi di DPRD setempat senilai Rp 21,9 Miliar, Jum'at mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo untuk menyerahkan uang Rp100 juta.

BIGS Laporkan Dugaan Korupsi APBD ke KPK; Disinyalir Terjadi

Bandung Institute of Governance Studies (BIGS) dan Forum Aksi Guru Independen (FAGI) Kota Bandung melaporkan dugaan korupsi APBD 2004 senilai Rp 40,3 miliar di lingkungan Pemprov Jabar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (9/6). Sementara itu, Kepala Biro Perlengkapan Pemprov Jabar Rene Riyadi menyatakan akan melihat dan mempelajari dulu laporan BIGS tersebut.

Subscribe to Subscribe to