Pemerintah akan mengganti direksi PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Pos Indonesia serta membenahi PT Dirgantara Indonesia (DI). Ketiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berkantor pusat di Bandung ini termasuk kelompok perusahaan yang merugi.

Menteri Negara (Meneg) BUMN Sugiharto mengatakan hal ini kepada pers usai rapat kerja dengan lima BUMN industri strategis bertempat di PT Pindad, Bandung, Sabtu (2/7).

Kelima BUMN itu adalah PT Pindad, PT Inti, PT Dahana, PT DI dan PT Lembaga Elektronika Nasional (LEN). Rapat ini adalah untuk mempersiapkan rencana peninjauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke BUMN industri strategis ini, akhir Juli.

Sugiharto mengatakan, pergantian manajemen PT KAI tidak semata berkaitan dengan kecelakaan kereta rel listrik KRL pada Kamis (29/6) di Jakarta Selatan, tetapi karena sudah waktunya. Kita melihatnya secara holistik. Saya kira itu lumrah karena pemerintah memang sedang meninjau kinerja operasional dan bisnis jasa kereta api, katanya.

Ia menegaskan selain membenahi manajemen PT KAI, perlu ada rehabilitasi infrastruktur. Sugiharto menjelaskan, dia sudah meninjau lokasi terjadinya kecelakaan KRL dan banyak hal yang harus dibenahi oleh manajemen PT KAI.

Mengenai proses penjaringan direksi PT KAI, pemerintah akan memilih orang-orang yang cakap, capable, cerdas, dan lulus fit and proper test (uji kepatutan dan kalayakan). Presiden juga bilang siapapun yang cakap, capable, cerdas dan lulus fit and proper test, silakan untuk melamar, kata Sugiharto.

Sementara itu Dirut PT KAI Umar Berto menegaskan, tidak mempermasalahkan akan adanya pergantian termasuk pergantian direktur. Itu kewenangan yang di atas. Masa jabatan saya kan sudah berakhir Juni 2004. Kapan pun saya siap diganti. Proses penggantian adalah urusan yang di atas, katanya pendek.

PT Pos Indonesia
Pembenahan manajemen dengan mengganti jajaran direksi, juga akan dilakukan di lingkungan PT Pos Indonesia. Sugiharto membantah penggantian ini karena tekanan Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPII). Pengantian tersebut tidak ada kaitannya dengan tuntutan tuntutan Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI) PT Pos Indonesia. Ini adalah bagian dari upaya perbaikan kinerja BUMN tersebut, kata Sugiharto.

Proses penjaringan jajaran direksi PT Pos, kata Sugiharto, juga akan dilakukan melalui mekanisme fit dan proper test. Dia juga menegaskan, terkait dengan rencana penggantian direksi PT Pos, tidak ada tenggat waktu khusus kapan hal itu akan direalisasikan. Pokoknya, kata Sugiharto, pihaknya akan memilih orang-orang terbaik dan tentu saja mereka ini harus lulus uji kepatutan dan kelayakan menjadi direksi di perusahaan tersebut.

PT DI
Sedangkan untuk PT DI yang juga termasuk BUMN merugi, Sugiharto tidak menyebutkan akan merombak manajemen, tetapi pemerintah akan melakukan pembenahan dengan tidak hanya memfokuskan PT DI pada pembuatan pesawat seperti N-250. PT DI bisa juga mengeskpor suku cadang pesawat terbang dan alat-alat mesin lainnya, tidak hanya berfokus pada pesawat terbang, katanya.

PT DI termasuk ke dalam kelompok BUMN merugi. PT DI menderita kerugian nyata sebesar Rp 7,253 triliun untuk satu tahun.

Sugiharto melakukan kunjungan kerja ke PT DI untuk melihat secara dekat perusahaan industri dalam negeri penghasil pesawat terbang. Sugiharto kemarin juga melakukan kunjungan ke PT DI. Dia meninjau ruangan proses pembuatan bagian atau komponen pesawat terbang bahkan melihat secara dekat pesawat terbang CN-235 produk PT DI. Di samping itu, Meneg BUMN Sugiharto juga melihat kendaraan panser dan jeep tempur produk PT DI yang sengaja dipajang di depan bangunan produksi komponen pesawat terbang.

Rapat kerja
Usai rapat kerja, Sugiharto menyatakan optimis industri strategis dalam negeri akan bangkit asalkan ada komitmen pemerintah untuk membela industri dalam negeri. Karena bapak Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yakin, maka kita harus mampu membangkitkan kembali kemampuan domestik, ungkapnya.

Sugiharto menambahkan pemerintah memiliki political will dalam memaksimalkan produksi-produksi dalam negeri termasuk industri pertahanan dan industri strategis.

Oleh karena itu, ia menyebutkan pada akhir bulan Juli 2005 mendatang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengunjungi pusat-pusat industri strategis di Kota Bandung, untuk melihat lebih dekat kemampuan industri tersebut.

Menurut dia, selama ini, Departemen Pertahanan (Dephan) merupakan salah satu pengguna produksi industri dalam negeri yang mengoptimalkan penggunaan anggarannya.

Dia juga mengatakan pertemuan dengan BUMN Strategis tersebut untuk membicarakan peluang bisnis dan mengetahui skenario ke depannya. Terlebih lagi kondisi keuangan BUMN tersebut, relatif bagus dibandingkan sebelum terkena krisis moneter (krismon). Tentunya kita optimistis, kalau komitmen pemerintah membela industri dalam negeri, maka industri strategis akan bangkit, tandasnya.

Kuliah umum
Sementara itu, di sela-sela kuliah umum bertajuk Arah kebijakan dan Strategi Pengelolaan BUMN, yang berlangsung di Institut Teknologi Bandung (ITB), Sabtu (2/7}, Sugiharto mengungkapkan dari 158 BUMN di Indonesia sampai saat ini masih banyak yang belum menguntungkan bagi perekonomian Indonesia. Karena itu, BUMN yang ada saat ini perlu direformasi dan direstrukturisasi dengan cara menguatkan sumberdaya (resources), baik itu yang berupa sumber daya alam maupun sumberdaya manusia (human capital).

Menurut Sugiharto, total aset 158 BUMN itu Rp 1.300 triliun dengan penjualan sekira Rp 500 triliun, keuntungan Rp 30 triliun, dan jumlah karyawan tetap sebanyak 726 ribu. Tentu saja jumlah karyawan tidak tetap, lebih banyak lagi. Semua potensi ini harus diberdayakan dengan baik. Dalam hal ini, peningkatan human capital penting untuk meningkatkan kualitas BUMN, kata Sugiharto.

Diakui Sugiharto, jumlah BUMN yang ada sekarang terlalu gemuk. Apalagi sebagian besar dari BUMN tersebut tidak mampu memberikan kontribusi menguntungkan bagi perekonomian Indonesia. Terkait dengan BUMN yang merugi ini, kata Sugiharto, ada sepuluh besar BUMN yang merugi dengan nilai kerugian sekira Rp 3,78 triliun atau sebesar 84 persen dari total kerugian senilai Rp 4,5 triliun. Karena itu, untuk meningkatkan pemasukan negara melalui BUMN ini, BUMN perlu di-reform, katanya.

Namun demikian, untuk kategori BUMN yang merugikan ini, pihaknya tidak akan buru-buru melakukan likuidasi melainkan akan melakukan terlebih dahulu pembenahan manajemen. Upaya ini yang akan segera dilakukan kepada PT Pos Indonesia, PT KAI, dan PT DI.

Sugiharto mengatakan, kunjungannya ke Bandung ditujukan untuk melakukan penelaahan awal baik itu terhadap kondisi fisik BUMN maupun kondisi keuangan perusahaan dua BUMN strategis yang ada di kota ini.

Privatisasi
Sementara itu, terkait dengan opsi privatisasi sebagai bagian dari restrukturisasi, Sugiharto menegaskan bahwa dirinya bukanlah pihak yang setuju bahwa upaya privatisasi adalah hal kondusif untuk memperbaiki kinerja BUMN. Justru, dia khawatir, jika privatisasi dilakukan dengan tidak bijaksana, maka nantinya akan banyak aset-aset negara ini akan dimiliki pihak asing. Indikasi ini sudah terlihat di sejumlah perusahaan yang melakukan privatisasi, seperti Indosat. Lihat, sekarang mayoritas saham dimiliki oleh pihak asing, katanya.

Untung saja, kata Sugiharto, intervensi pemerintah dalam PT Telkom masih kuat sehingga upaya pihak asing untuk memiliki saham Telkom secara mayoritas bias dicegah. Sampai saat ini, 65 persen adalah saham milik Telkom, hanya 35 persen yang dimiliki Singtel, katanya.

Sebagai pengganti opsi privatisasi, kata Sugiharto, dirinya lebih suka kepemilikan saham BUMN diberikan kepada karyawan daripada pihak asing. Jadi, kalau mau menjual saham-saham tersebut, jual saja kepada para karyawannya. Hal ini dilakukan pula di Meksiko, Brasil. Dengan demikian, kepemilikan saham tidak akan jatuh ke pihak asing, katanya. (A-133)

Sumber: Pikiran Rakyat, 3 Juli 2005