Dalam neraca keuangan tahun 2004, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ternyata menemukan lima indikasi penilaian beberapa aset yang dibuat di bawah nilai sebenarnya atau understated. Hal ini ini kemudian menyebabkan sisi ekuitas pada neraca menjadi negatif sekitar Rp 500 triliun.
Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai ada indikasi yang kuat bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok melakukan tindakan korupsi, karena selama proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak transparan mengenai pengelolaan keuangannya.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrrahman Ruki mengatakan pihaknya menemukan tanda tanya besar dalam proses penyidikan kasus korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Komisi III DPR menetapkan tujuh orang anggota Komisi Yudisial melalui voting tertutup yang berlangsung dalam rapat pleno khusus di Gedung MPR/DPR tadi malam.
Forum Masyarakat Manggarai Jakarta (FMMJ) kemarin menyerahkan dokumen dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang melibatkan mantan Bupati Anton Bagul Dagur kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua Umum Induk Koperasi Unit Desa (Inkud) Nurdin Halid, salah seorang terdakwa kasus kepabeanan importasi beras asal Vietnam, diancam hukuman lima tahun penjara dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut), kemarin.
Sebagian besar kerugian BUMN disebabkan kentalnya politisasi dan budaya birokrasi di perusahaan negara tersebut.
Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hamid Awaludin mengaku menerima uang perjalanan dinas ke luar negeri sebesar US$13.500 atau sekitar Rp121,5 juta (kurs US$1=Rp9.000).
Bram HD Manoppo. MBA, Presiden Direktur PT.Putra Pobiagan Mandiri (PPM), diduga melakukan tindakan korupsi dalam pengadaan helikopter MI-2 milik Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan diancam hukuman 20 tahun.
Setelah mobil Toyota Kijang kapsul Nopol W-2737-FQ miliknya disita oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo, Mustafad Ridwan, salah seorang tersangka kasus dugaan korupsi anggaran DPRD Sidoarjo Rp21,9 miliar, Rabu memprotes Kajari setempat.
