Pertama kali dalam sejarah sebagai suatu bangsa, pemerintah membuat Laporan Keuangan Republik Indonesia (LKRI) yang berakhir pada periode 31 Desember 2004. Sebagaimana laporan neraca keuangan sebuah perusahaan yang sering kita lihat dipublikasikan, di situ juga tercantum jumlah aset dan kewajiban. Menurut laporan itu, total utang pemerintah mencapai Rp 1.346 triliun. Itu terdiri dari utang dalam dan luar negeri. Pada sisi lain, aset negara hanya Rp 831 triliun.

Pembongkaran kasus-kasus korupsi yang belakangan ini gencar dilakukan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai akan semakin lancar apabila diperkuat dengan Undang-Undang Kebebasan Informasi. Undang-undang itu akan memberikan kekuatan hukum yang lebih besar kepada lembaga pemberantas korupsi maupun publik mengakses informasi yang benar.

Komisi Pemberantasan Korupsi segera menyerahkan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan haji di Departemen Agama kepada Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal itu dilakukan dengan pertimbangan bahwa saat ini perkara tersebut sudah lebih banyak ditangani oleh Tim Tastipikor.

Berbagai persoalan yang muncul dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung, dibahas Pengurus Suriyah NU Jatim. Acara bahtsul masail (pembahasan masalah) itu digelar di Ponpes Sidogiri, Pasuruan.

Penanganan dugaan korupsi kredit macet PT Lativi Media Karya senilai Rp 328,5 miliar di Bank Mandiri berlanjut. Bahkan, arah penyidikan diam-diam kini tertuju kepada Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Usman Dja

Dugaan adanya permainan kotor dalam proyek pengadaan jasa asuransi senilai Rp 14, 8 miliar untuk 5 juta panitia Pemilu 2004 semakin sulit dibantah. Selain fee Rp 5 miliar yang diberikan kepada KPU dinilai terlalu besar (pihak perusahaan asuransi menyebutnya sebagai diskon), ada kejanggalan terkait proyek asuransi tersebut. Yaitu, kontrak dengan pelaksana proyek, PT Asuransi Umum Bumida (Bumi Putera Muda) 1967, sudah ditandatangani sebelum panitia terbentuk.

Sekalipun tidak menyebutkan dengan jelas siapa saja pelakunya, secara eksplisit Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan bahwa saat ini ada gerakan yang mencoba melawan pemberantasan korupsi. Dalih yang diajukan oleh mereka yang kurang setuju dengan gerakan pemberantasan korupsi itu, kata SBY, adanya kepentingan rakyat yang terganggu.

Komisi Pemberantasan Korupsi mencekal beberapa anggota KPU dan orang-orang yang terlibat dalam proyek pengadaan buku Komisi Pemilihan Umum. Alasannya, dalam proyek pengadaan buku itu ada indikasi penggelembungan nilai (mark up) yang tidak tanggung-tanggung, sekitar 76 persen dari nilai proyek Rp 42,232 miliar.

Kasus Mulyana W Kusumah (MWK) telah memunculkan pro dan kontra tentang perlu tidaknya perlindungan hukum yang diberikan kepada seorang yang terlibat dalam perkara korupsi akan tetapi telah membantu penyidikan sehingga dapat diketahui seluruh aktor yang terlibat dan diketahui besarnya dana yang dikorupsi dan alirannya ke berbagai instansi atau perorangan. Dalam referensi kriminologi dan hukum pidana dikenal istilah crime doesn't pay akan tetapi dibantah dengan menyatakan crime does pay artinya sekecil apapun kejahatan harus diberikan sanksi.

Pemberantasan korupsi dan pengentasan kemiskinan menjadi dua tema utama yang dilontarkan oleh para panelis kepada kandidat Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dalam kampanye dialogis yang diadakan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat, di Hotel Sarah Salabintana, Minggu (12/6).