Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) menetapkan mantan Dirut PT Jamsostek Achmad Djunaidi sebagai tersangka kasus korupsi Rp100 miliar.

Peraturan Direksi Melegalisasi Penyimpangan

Siapa bilang Kejaksaan Negeri Surakarta melempem dalam menuntaskan penyidikan kasus dugaan penyimpangan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) senilai Rp 6,9 miliar. Kemarin, Kejari mengagendakan pemeriksaan Slamet Suryanto. Ternyata setelah ditunggu-tunggu jaksa penyidik, mantan wali kota ini tidak juga menampakkan diri di Kantor Kejaksaan.

Inilah kabar terkini seputar perkembangan kasus dugaan penyimpangan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sebesar Rp 6,9 miliar. Selain menyeret mantan Wali Kota Solo Slamet Suryanto dan Kepala Kantor Keuangan Pemkot Solo Drs Anung Indro Susanto sebagai tersangka, Kejaksaan Negeri (Kejari) Surakarta menetapkan kembali menetapkan tersangka baru, yakni Hariyati, pelaksana proyek ABT.

Indonesia betul-betul menjadi negeri para koruptor.

Salam kedua penutup shalat Jumat baru saja selesai diucapkan imam Masjid Agung Bireuen, Nanggroe Aceh Darussalam, yang diikuti para makmum. Biasanya, ritual lanjutan dalam shalat tersebut adalah zikir dan doa, lalu diakhiri dengan bersalaman.

Hari Jumat, tanggal 23 Juni 2005 Pengadilan Negeri Kendari mengeluarkan keputusan bebas bagi terdakwah korupsi Drs H Lukman Abunawas (Bupati Konawe).

Saat saya membaca berita tentang anggota DPR mengusulkan kenaikan tunjangan pimpinan dan anggota DPR yang tidak tanggung-tanggung jumlahnya per bulan, batin saya terasa sangat tidak enak. Terlebih saat saya mendengar tanya jawab Ida-Krisna Show di radio Delta FM dengan seorang anggota DPR, yang saya tidak perlu sebutkan namanya. Ia menjelaskan bahwa kenaikan itu penting demi prinsip keadilan, dan mengingat anggota dewan juga harus memenuhi kepentingan partai yang diwakilinya.

Gara-gara mantan Gubernur Jawa Barat HR Nuriana belum memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, berkas kasus korupsi dana kapling yang melibatkan tersangka Suyaman dan Eka Santosa belum bisa dilimpahkan ke pengadilan.

Pemerintah sampai Senin (4/7) kemarin belum menerima secara resmi usulan kenaikan tunjangan anggota dan pimpinan DPR.