Tugas berat menanti Komjen Sutanto yang dalam beberapa hari mendatang diduga kuat bakal menjabat Kapolri menggantikan Jenderal Da'i Bachtiar. Selain diharapkan mampu menghadapi tantangan Polri ke depan, lulusan Akpol 1973 itu dituntut mampu menyelesaikan tumpukan kasus yang belum selesai hingga kini.
Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat untuk Pemilu Bersih dan Berkualitas dalam waktu dekat akan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menanyakan perkembangan penanganan kasus korupsi di tubuh Komisi Pemilihan Umum. Koalisi juga akan meminta agar KPK mempercepat penanganan kasus tersebut.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Muktamar Muhammadiyah tidak hanya membahas pergantian kepemimpinan, melainkan juga memikirkan persoalan bangsa. Salah satu yang harus dipikirkan adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang masih sering terjadi di negeri ini.
Sejumlah penerbit di Indonesia dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Bank Dunia (World Bank Listing Ineligible).
Jika Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui pilihan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jenderal Sutanto akan menjadi Kepala Kepolisian RI yang baru. Ia menghadapi tantangan berat. Citra polisi tidak menggembirakan. Aparat berseragam cokelat ini kerap diolok-olok dengan pemeo: bila orang melapor kehilangan kambing, justru akan kehilangan sapi. Polisi dicap dekat dengan kekuatan ilegal yang semestinya diberantasnya.
Lebih susah lagi untuk mendesak tim yang kalah dalam pemilihan.
Seorang jaksa yang diduga menerima uang suap oleh terhukum cambuk asal Bireuen, Aceh Timur, sejak Ahad (3/7), diperiksa di Kejaksaan Tinggi Banda Aceh. Yang bersangkutan sudah datang, Sabtu lalu, saat ini dalam proses pemeriksaan, ujar staf humas Kejaksaan Tinggi Nanggroe Aceh Darussalam, Abdul Hadi, kemarin.
Linda Purnomo, istri Gubernur nonaktif Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Abdullah Puteh terpidana kasus korupsi pengadaan Helikopter Mi-2 tiba di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, sekitar pukul 08.30 WIB untuk menjalani pemeriksaan penyidik.
Saya berkeyakinan, dengan basis moralitas bangsa yang kuat, korupsi akan lebih mudah diberantas dan tidak akan mudah lagi tumbuh dan berkembang.
Aparat adalah hamba hukum. Kalau dia berbuat macam-macam, ya, sanksinya lebih berat.
