Tak akan merugikan negara.

Ketua DPR Agung Laksono mengatakan, sebaiknya anggaran muhibah (kunjungan) anggota DPR ke luar negeri dipotong. Tapi anggaran untuk kepentingan diplomatik tak mungkin dikurangi. Mekanisme kunjungan ke luar negeri bisa berubah, meski selama ini anggarannya tak cukup, katanya di gedung MPR/DPR kemarin.

Ia menanggapi usulan kenaikan anggaran studi banding DPR ke luar negeri 130 persen, menjadi Rp 32,4 miliar (lihat tabel). Usulan itu dikritik banyak pihak karena dianggap DPR tak peka terhadap kesulitan rakyat akibat bencana alam, wabah penyakit, dan kenaikan harga bahan bakar minyak.

DPR, melalui Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) yang berisi perwakilan fraksi-fraksi, mengajukan kenaikan anggaran 50,52 persen dari Rp 505,568 miliar proyeksi pagu indikatif dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2006. Untuk gaji dan tunjangan, diusulkan naik 100 persen.

Agung setuju anggaran DPR ditambah untuk membangun institusi yang mandiri. Lembaganya tak berdaya tanpa dukungan dana yang memadai.

Menurut dia, DPR telah mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Itu sebabnya, Agung, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu, meminta publik jangan khawatir, peningkatan anggaran akan merugikan negara. Tentu (DPR) tak merugikan (negara). Usulan BURT pun masih bisa berubah dalam pembahasan panitia anggaran bersama pemerintah, September.

Amris Hasan, Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP), menganggap kunjungan BKSAP ke luar negeri tak seperti studi banding badan lainnya. Kunjungan itu mewakili DPR untuk kepentingan diplomatik, yang terbagi atas forum bilateral, Inter-Parliamentary Union (IPU), ASEAN Inter-Parliamentary Organization (AIPO). Mempertanyakan anggaran BKSAP sama saja mempertanyakan anggaran ke luar negeri Departemen Luar Negeri, tutur politikus PDI Perjuangan itu.

Ketua Panitia Anggaran Emir Moeis menganggap perlu studi banding ke negara-negara yang berhasil mengatasi krisis. Tapi Djoko Susilo, anggota panitia anggaran, berpendapat sebaliknya. Untuk mengetahui resep keberhasilan mengatasi krisis bisa dengan membaca buku, kata politikus Partai Amanat Nasional itu.

Partai Keadilan Sejahtera, dalam keterangan persnya di kantor pusat, menolak kenaikan anggaran DPR karena kondisi masyarakat belum memungkinkan. Anggota Fraksi PKS, menurut Presiden PKS Tiffatul Sembiring, tak meneken keputusan BURT. YULIAWATI | PURWANTO

Sumber: Koran Tempo, 14 Juli 2005