Terdakwa perkara dana kaveling, Kurdi Moekri, menilai, pemberian bantuan dana perumahan (dana kaveling-red.) pada hakikatnya uang kadeudeuh dari Gubernur Jabar selaku kepala daerah kepada anggota DPRD. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan dirinya tidak salah.
Jenderal Sutanto yang hari ini dijadwalkan dilantik menjadi Kapolri menjanjikan akan memperbaiki perilaku anggota Polri. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Jenderal Da'i Bachtiar menyerahkan laporan kekayaannya sebagai Kapolri.
Harapan masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam agar qanun (peraturan daerah) tentang korupsi segera disusun dan ditetapkan belum mendapat tanggapan dari Pemerintah Provinsi NAD. Sampai sekarang belum ada pembahasan soal qanun.
Keasyikan bermain politik akan menghasilkan birokrasi yang korup, tidak efisien, dan amoral. Selain itu, politisasi birokrasi memperlemah profesionalisme birokrasi pemerintahan. Karena itu, pada era reformasi ini, politisasi birokrasi tidak boleh terulang meski godaan ke arah sana sangat besar.
Di tengah rencana Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk membuka lagi kasus korupsi technical assistance contract (TAC) PT Pertamina dan PT Ustraindo Petro Gas (UPG), mantan Menteri Pertambangan dan Energi (Mentamben) Ginandjar Kartasasmita yang terlibat perkara itu bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kantor presiden, Jakarta, kemarin.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini telah memulai langkah untuk mengendus ketidakberesan pengelolaan keuangan di kepolisian. Namun, sasarannya baru pada dugaan korupsi berkategori big fish (besar) yang terjadi di Mabes Polri.
Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan, para penerima dana rekanan KPU bisa ditetapkan menjadi tersangka meskipun telah mengembalikan dana yang mereka terima. Kebijakan itu akan dilakukan tanpa pilih kasih.
