Orang Indonesia yang mengikuti berita-berita dari media cetak atau elektronik pasti tahu bahwa korupsi itu tindakan mencuri.

Tidak peka! Itulah kira-kira rangkuman pendapat umum menyikapi rencana kenaikan tunjangan anggota DPR, yang hampir dua kali lipat dari sekarang.

Rencana perjalanan dinas ke luar negeri anggota DPR untuk studi banding dicibir, dikritik, dan ditentang banyak kalangan. Ini bukan hal baru, sudah berulang kali dan mungkin akan terjadi lagi di masa datang jika tidak segera dilakukan reformasi internal DPR, baik dalam proses kerja maupun dalam semangat (spirit) para anggotanya.

Kendati sudah ditetapkan oleh Presiden tanggal 7 Juli lalu, sampai saat ini anggota Komisi Kejaksaan belum diperkenalkan secara resmi di lingkungan kejaksaan. Sejumlah staf Kejaksaan Agung yang ditanya perihal Komisi Kejaksaan mengaku tidak tahu siapa saja anggotanya.

Jika usul untuk menaikkan take home pay anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Rp 28,37 juta menjadi Rp 51,87 juta, untuk pimpinan dari Rp 40,1 juta menjadi Rp 82,1 juta dilanjutkan, maka itu merupakan bukti tertutupnya nurani dan tidak adanya rasa malu lagi di diri anggota Dewan. Padahal, tidak sedikit warga negara ini yang sedang bergelut dengan ketidakberdayaan karena kemiskinan, minimnya akses terhadap kesehatan dan pendidikan.

Ketua Komite Sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Bandung membantah terjadinya penyimpangan keuangan di sekolah tersebut.

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha meminta agar seluruh jajaran dinas di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera mengumumkan tender proyek. Hal itu mengingat anggaran tahun 2005 sudah berjalan tujuh bulan dan belum ada satu pun dinas yang mempublikasikan tender pengadaan barang atau jasa secara transparan.

Tiga mantan direksi Bank BNI yang dijebloskan ke Lapas Tanjung Gusta, Medan, dipindahkan dari ruang isolasi sejak kemarin. Mereka ditempatkan di Blok G kamar nomor 1 bersama para tahanan kasus narkoba.

Pemberkasan kasus korupsi KPUD DKI Jakarta ke pengadilan hampir pasti akan terlambat. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mentargetkan akhir Juli ini dapat merampungkan tugas itu. Namun, kejaksaan belum menerima hasil penyidikan pihak-pihak terkait seperti BPK dan KPK. Kami belum mendapat nilai potensi kerugian negaranya, kata anggota tim penyidik Kejaksaan Tinggi Jakarta I Made Suarnawan kepada Tempo kemarin.

Gedung dan biaya operasional ditanggung pemerintah DKI.