Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) akan memeriksa 14 kepala kantor wilayah (Kakanwil) Depag di berbagai daerah terkait dengan aliran dana abadi umat (DAU). Selain itu, sembilan kepala embarkasi dan 14 kepala asrama haji di seluruh Indonesia, juga akan diperiksa penyidik terkait aliran DAU.
Hasil riset Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Greenomics pada Agustus 2004 menemukan bahwa praktek korupsi dan kolusi bisnis eksploitasi kayu di hutan diduga dilakukan hampir semua perusahaan hak pengusahaan hutan (HPH) dan hutan tanaman industri (HTI) yang berdampak pada kerugian negara triliunan rupiah dan kerusakan hutan.
Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Hendarman Supandji galau dengan kinerja bawahannya. Tim yang ada selama ini lambat. Mestinya bisa lari 100 km per jam, tapi ini kok hanya 10 km per jam. Ibarat sopir, saya merasa mobil ini mobil tua, karena itu tak bisa ngebut, ujarnya.
Jaksa Agung Muda Hendarman Supandji mengganti ketua tim penyidik kasus Bank Mandiri. Dinilai terlalu lamban menentukan tersangka.
Dana haji sebesar Rp 4,4 miliar telah mengucur ke sebagian anggota DPR sejak 2001. Kini hasil audit sudah cukup lengkap.
Setelah tiga kali menyatakan berhalangan hadir, mantan Gubernur Jawa Barat HR Nuriana, Kamis (14/7), akhirnya memenuhi panggilan Kejati setempat untuk menjalani pemeriksaan. Gubernur periode 1993-2003 itu diperiksa sebagai saksi untuk berkas perkara korupsi dana kapling yang melibatkan tersangka Eka Santosa, mantan Ketua DPRD Jabar.
Pada sidang pertama hari Kamis (14/7) di Pengadilan Negeri Temanggung, Bupati Temanggung Totok Ary Prabowo didakwa merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 miliar dari dana penyelenggaraan pemilu Kabupaten Temanggung.
Pengadilan Negeri Bengkulu, Kamis (14/7), menjatuhkan vonis bebas terhadap Wali Kota Bengkulu, Chalik Effendi, atas tuduhan korupsi dalam penunjukan langsung 19 proyek Pemerintah Kota Bengkulu senilai Rp 7,6 miliar.
Malam sudah larut, waktu sudah beranjak mendekati pergantian hari. Di tengah Jakarta yang mulai terlelap, beberapa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi justru baru saja meninggalkan Gedung KPK yang renta.
Wakil Ketua Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Brigjen (Pol) Indarto membenarkan rencana pemeriksaan empat anggota DPR dalam perkara korupsi Dana Abadi Umat atau DAU, Kamis (14/7) kemarin. Namun, mereka tidak datang dengan alasan masih menunggu adanya izin dari Presiden.
