Sikap tidak konsisten ditunjukkan partai politik menyikapi rencana kenaikan anggaran DPR yang meliputi gaji, tunjangan, dan uang kunjungan ke luar negeri. Sikap fraksi ternyata bertolak belakang dengan keputusan partainya. Sejak dulu, PAN menolak kenaikan itu, kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional Soetrisno Bachir di Jakarta kemarin.
Kepolisian Resort (Polres) Nganjuk, Jawa Timur (Jatim), segera memeriksa Wakil Bupati Djaelani Ishak dalam kasus dugaan korupsi Anggaran Rumah Tangga DPRD sebesar Rp6,1 miliar saat dia menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk periode 1999-2004.
Penyidik perlu memeriksa kantor akuntan publik (KAP) yang mengaudit PT Bank Global Internasional Tbk (Bank Global). Pemeriksaan itu dilakukan untuk mengungkap apakah telah terjadi manipulasi laporan keuangan oleh KAP yang melakukan audit terhadap Bank Global.
KPPU punya dokumen dan saksi yang menyatakan adanya kolusi tinta pemilu.
Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) akan memeriksa 14 kepala kantor wilayah (Kakanwil) Depag di berbagai daerah terkait dengan aliran dana abadi umat (DAU). Selain itu, sembilan kepala embarkasi dan 14 kepala asrama haji di seluruh Indonesia, juga akan diperiksa penyidik terkait aliran DAU.
Hasil riset Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Greenomics pada Agustus 2004 menemukan bahwa praktek korupsi dan kolusi bisnis eksploitasi kayu di hutan diduga dilakukan hampir semua perusahaan hak pengusahaan hutan (HPH) dan hutan tanaman industri (HTI) yang berdampak pada kerugian negara triliunan rupiah dan kerusakan hutan.
Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Hendarman Supandji galau dengan kinerja bawahannya. Tim yang ada selama ini lambat. Mestinya bisa lari 100 km per jam, tapi ini kok hanya 10 km per jam. Ibarat sopir, saya merasa mobil ini mobil tua, karena itu tak bisa ngebut, ujarnya.
Jaksa Agung Muda Hendarman Supandji mengganti ketua tim penyidik kasus Bank Mandiri. Dinilai terlalu lamban menentukan tersangka.
Dana haji sebesar Rp 4,4 miliar telah mengucur ke sebagian anggota DPR sejak 2001. Kini hasil audit sudah cukup lengkap.
Setelah tiga kali menyatakan berhalangan hadir, mantan Gubernur Jawa Barat HR Nuriana, Kamis (14/7), akhirnya memenuhi panggilan Kejati setempat untuk menjalani pemeriksaan. Gubernur periode 1993-2003 itu diperiksa sebagai saksi untuk berkas perkara korupsi dana kapling yang melibatkan tersangka Eka Santosa, mantan Ketua DPRD Jabar.
