Jika usul untuk menaikkan take home pay anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Rp 28,37 juta menjadi Rp 51,87 juta, untuk pimpinan dari Rp 40,1 juta menjadi Rp 82,1 juta dilanjutkan, maka itu merupakan bukti tertutupnya nurani dan tidak adanya rasa malu lagi di diri anggota Dewan. Padahal, tidak sedikit warga negara ini yang sedang bergelut dengan ketidakberdayaan karena kemiskinan, minimnya akses terhadap kesehatan dan pendidikan.
Ketua Komite Sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Bandung membantah terjadinya penyimpangan keuangan di sekolah tersebut.
Komisi Pengawasan Persaingan Usaha meminta agar seluruh jajaran dinas di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera mengumumkan tender proyek. Hal itu mengingat anggaran tahun 2005 sudah berjalan tujuh bulan dan belum ada satu pun dinas yang mempublikasikan tender pengadaan barang atau jasa secara transparan.
Tiga mantan direksi Bank BNI yang dijebloskan ke Lapas Tanjung Gusta, Medan, dipindahkan dari ruang isolasi sejak kemarin. Mereka ditempatkan di Blok G kamar nomor 1 bersama para tahanan kasus narkoba.
Pemberkasan kasus korupsi KPUD DKI Jakarta ke pengadilan hampir pasti akan terlambat. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mentargetkan akhir Juli ini dapat merampungkan tugas itu. Namun, kejaksaan belum menerima hasil penyidikan pihak-pihak terkait seperti BPK dan KPK. Kami belum mendapat nilai potensi kerugian negaranya, kata anggota tim penyidik Kejaksaan Tinggi Jakarta I Made Suarnawan kepada Tempo kemarin.
Sikap tidak konsisten ditunjukkan partai politik menyikapi rencana kenaikan anggaran DPR yang meliputi gaji, tunjangan, dan uang kunjungan ke luar negeri. Sikap fraksi ternyata bertolak belakang dengan keputusan partainya. Sejak dulu, PAN menolak kenaikan itu, kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional Soetrisno Bachir di Jakarta kemarin.
Kepolisian Resort (Polres) Nganjuk, Jawa Timur (Jatim), segera memeriksa Wakil Bupati Djaelani Ishak dalam kasus dugaan korupsi Anggaran Rumah Tangga DPRD sebesar Rp6,1 miliar saat dia menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk periode 1999-2004.
Penyidik perlu memeriksa kantor akuntan publik (KAP) yang mengaudit PT Bank Global Internasional Tbk (Bank Global). Pemeriksaan itu dilakukan untuk mengungkap apakah telah terjadi manipulasi laporan keuangan oleh KAP yang melakukan audit terhadap Bank Global.
KPPU punya dokumen dan saksi yang menyatakan adanya kolusi tinta pemilu.
