TNI menjelaskan bahwa biaya pengamanan dari APBN, tapi Freeport mengakui dana logistik US$ 6 juta.

PT Freeport McMoRan dituduh mengucurkan dana kepada TNI untuk melakukan pengamanan di wilayah operasi pertambangannya di Papua. Tuduhan itu terungkap dalam laporan penelitian Global Witness, sebuah lembaga swadaya masyarakat internasional yang bermarkas di Amerika Serikat.

Menurut Diarmind Sullivan dari Global Witness, setelah peristiwa penembakan tiga warga Amerika Serikat di Timika, Agustus 2002, publik Amerika mempertanyakan hubungan Freeport dengan TNI. Freeport lantas membuka informasi mengenai pembayaran biaya pengamanan kepada TNI dan Polri. Ini cara Freeport ingin menyatakan: tidak ada masalah dengan pembayaran ini, kata Sullivan kepada Tempo.

Namun, kata Diarmind, nyatanya ada masalah karena Freeport tidak mengungkapkan kepada siapa sebenarnya uang itu dibayarkan. Apa yang kami pelajari ternyata dana itu mengalir ke petinggi militer dan tidak kepada pemerintah Indonesia, katanya.

Salah satu petinggi TNI disebut-sebut mendapat kucuran dana besar. Kami tidak bicara sekadar uang rokok di sini. Kami bicara tentang uang hampir seperempat juta dolar yang disetor selama dua tahun kepada oknum TNI tersebut, ujarnya.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Kohirin Suganda Saputra membantah isi laporan tersebut. Menurut dia, prajurit TNI yang bertugas dalam setiap operasi dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Termasuk prajurit TNI yang ditugaskan menjaga obyek vital negara di PT Freeport Indonesia di Papua, kata Kohirin kemarin.

Khusus Freeport, kata Kohirin, TNI ditugaskan di sana untuk membantu polisi menjaga keamanan kawasan pertambangan karena Freeport dikategorikan sebagai obyek vital nasional. Sesuai dengan UU TNI yang baru, TNI bisa membantu mengamankan obyek vital nasional sesuai dengan permintaan polisi, katanya.

Juru bicara PT Freeport Indonesia Siddharta Moersjid membantah pihaknya memberikan dana khusus bagi individu TNI. Dana yang diberikan Freeport, kata dia, hanya untuk dukungan penyelenggaraan keamanan seperti logistik, biaya perjalanan, dan kegiatan. Dana untuk 2004 sekitar US$ 6 juta, besarannya tergantung jumlah personel yang ditempatkan, kata Siddharta kemarin. Untuk pengamanan berasal dari internal Freeport, yaitu satpam dan aparat TNI. Saat ini TNI sekitar 1 batalion (600-700 pasukan) ditambah satuan lain, katanya. PURWANI DYAH PRABANDARI | AGUS SUPRIYANTO | MUHAMAD FASABENI

Sumber: Koran Tempo, 25 Juli 2005