Pemeriksaan HR Nuriana yang menurut rencana berakhir Senin (18/7) ternyata diperpanjang hingga hari ini, Selasa (19/7). Hingga saat ini status Nuriana masih sebagai saksi.

Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Rusdi Taher membantah adanya kendala dalam penyusunan berkas perkara akibat belum tuntasnya audit terhadap kerugian negara dalam kasus korupsi di tubuh Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta.

Nilai korupsi APBD yang dilakukan anggota DPRD Provinsi Kalbar periode 1999-2004 membengkak hebat. Mencapai Rp 48 miliar dari dugaan sebelumnya Rp 11,6 miliar.

Semua mantan anggota DPRD Kab. Garut sepertinya akan terseret dalam perkara dugaan penyalahgunaan dana APBD Kab. Garut tahun anggaran 2001-2003 lalu. Setelah berhasil menyidangkan empat mantan pimpinan DPRD Kab. Garut, Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut kini masih berkonsultasi masalah rencana dakwaan (rendak) bagi 15 orang anggota DPRD Garut yang tergabung dalam panitia anggaran (pangar). Kejari Garut juga akan memanggil sebanyak 25 orang mantan anggota DPRD lainnya mulai minggu depan.

Gelombang aksi unjuk rasa mendesak penuntasan seluruh kasus korupsi di Provinsi Jawa Barat terus didengungkan barisan mahasiswa. Puluhan aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Bandung untuk kesekian kalinya kembali mendatangi Gedung Sate Bandung dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar, Senin (18/7).

Kepala Biro Logistik dan Distribusi KPU R.M. Purba tetap membantah ikut andil memberikan uang yang digunakan menyuap oleh anggota KPU Mulyana W. Kusumah terhadap auditor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Khairiansyah Salman. Hal itu dikatakannya dalam sidang lanjutan kasus penyuapan Mulyana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Rasuna Said, Jakarta, kemarin.

Lolosnya sejumlah koruptor ke luar negeri tak pelak lagi tentulah menimbulkan pertanyaan bagaimana mereka lolos melewati pintu Imigrasi, yang oleh undang-undang ditugasi untuk menjaga pintu gerbang negara. Bahkan Imigrasi sendiri mengklaim dirinya dengan semangat sebagai 'penjaga gerbang negara yang berwibawa'.

Kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan merdeka dari korupsi. Hal-hal mengenai pemberantasan korupsi akan dilakukan dengan cara-cara luar biasa dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Abdul Waris Halid menjadi saksi dalam kasus korupsi gula ilegal dengan terdakwa Nurdin Halid di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemarin.

Kepala Biro Logistik KPU RM Purba membantah telah memberikan uang sebesar Rp80 juta yang akan dipergunakan untuk melakukan penyuapan.