Karena kekurangan dana, Badan Pemeriksa Keuangan baru bisa menjadwalkan pelaksanaan audit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di seluruh Indonesia pada tahun 2006. Tahap awal BPK hanya mengaudit APBD untuk 65 persen provinsi, kabupaten dan kota.
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Adrian Herling Waworuntu (54), terpidana dalam perkara korupsi sebesar Rp 1,214 triliun yang berasal dari pencairan dana Bank BNI Cabang Kebayoran Baru dengan dokumen fiktif oleh perusahaan Grup Gramarindo.
Hari Minggu (17/7) pagi warga Kejagung turun ke jalan. Bukan untuk berunjuk rasa, melainkan menjadi peserta jalan santai dalam rangka hari jadi ke-45 Adhyaksa. Bahkan, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Hendarman Supandji, dan Jaksa Agung Muda Intelijen Muchtar Arifin juga menjadi peserta jalan santai tersebut.
Kejaksaan Agung segera melimpahkan berkas perkara korupsi dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ke pengadilan. Sedianya, perkara tersebut akan disidangkan secara in absentia atau tanpa kehadiran tersangka karena tersangkanya kabur ke luar negeri.
Kepala Biro Logistik Komisi Pemilihan Umum Richard Manusun Purba dan staf Pelaksana Harian Sekjen KPU Mubari di dalam persidangan saling berbantahan terkait dengan pertemuan di Restoran Oasis pada 12 Maret 2005. Hakim mengancam keduanya untuk bicara jujur.
Keputusan Badan Usulan Rumah Tangga DPR soal kenaikan pendapatan anggota dan pimpinan Dewan hingga 83-104 persen, berbuntut panjang. Alih-alih memedulikan kritik publik, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera kini malah akan mengganti Ketua DPR Agung Laksono karena dinilai tak mampu menjelaskan persoalan tekad kenaikan gaji itu ke publik.
Pemeriksaan HR Nuriana yang menurut rencana berakhir Senin (18/7) ternyata diperpanjang hingga hari ini, Selasa (19/7). Hingga saat ini status Nuriana masih sebagai saksi.
Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Rusdi Taher membantah adanya kendala dalam penyusunan berkas perkara akibat belum tuntasnya audit terhadap kerugian negara dalam kasus korupsi di tubuh Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta.
Nilai korupsi APBD yang dilakukan anggota DPRD Provinsi Kalbar periode 1999-2004 membengkak hebat. Mencapai Rp 48 miliar dari dugaan sebelumnya Rp 11,6 miliar.
Semua mantan anggota DPRD Kab. Garut sepertinya akan terseret dalam perkara dugaan penyalahgunaan dana APBD Kab. Garut tahun anggaran 2001-2003 lalu. Setelah berhasil menyidangkan empat mantan pimpinan DPRD Kab. Garut, Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut kini masih berkonsultasi masalah rencana dakwaan (rendak) bagi 15 orang anggota DPRD Garut yang tergabung dalam panitia anggaran (pangar). Kejari Garut juga akan memanggil sebanyak 25 orang mantan anggota DPRD lainnya mulai minggu depan.
