Dugaan adanya korupsi di Kantor KPUD Buol, Sulteng, semakin terkuak. Kejaksaan Negeri (Kejari) Buol, sudah menemukan indikasi adanya penyalahgunaan dana keuangan negara di lembaga penyelenggara pemilu itu.
Sepuluh anggota DPRD Ciamis aktif dan nonaktif yang menjadi terdakwa dalam kasus sidang APBD-gate Ciamis menilai tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) ngawur. Tim kuasa hukumnya menilai tuntutan JPU tidak memenuhi semua unsur yang dituntutkan kepada terdakwa.
Pemerintah mengklaim Agus Anwar, buron kasus BLBI (bantuan likuiditas Bank Indonesia) senilai Rp 1,9 triliun, masih berstatus WNI. Dari catatan kami, Agus Anwar belum melepas kewarganegaraan. Kami menolak permintaannya untuk menjadi warga negara Singapura. Ini instruksi langsung Menlu (Hassan Wirajuda, Red) sekitar delapan bulan lalu, kata Dubes RI di Singapura M. Slamet Hidayat saat dihubungi dari Jakarta kemarin.
Dengan atau tanpa apologi, kita dapat bercerita banyak tentang keberhasilan kita dalam berbagai sektor pembangunan, baik fisik maupun nonfisik. Kita dapat menunjukkan beragam angka statistik tentang keberhasilan itu di berbagai sektor seperti pendidikan, ekonomi, infrastruktur, politik, budaya dan lain-lain.
Meski menunggu persetujuan Komisi IX DPR RI, daftar usulan pelaksanaan anggaran untuk bantuan operasional sekolah (BOS) 2005 sebesar Rp 5,6 triliun diyakini segera cair. Depdiknas optimistis Komisi IX DPR akan menyetujui. Dalam 1-2 pekan ini, setiap lembaga pendidikan penyelenggara program wajib belajar sembilan tahun diharapkan sudah dapat mencairkannya.
Sebagai tenaga ahli Kementerian BUMN Bidang Pengolahan Data, Informasi, dan Investigasi, Lendo Novo ikut andil dalam memberikan laporan tentang dugaan korupsi di 16 BUMN. Kini, kasus tersebut sedang ditangani Timtastipikor (Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Kepada wartawan Jawa Pos, Sofyan Hendra, alumnus ITB itu juga bertutur soal kendala yang dihadapinya dalam menjalankan tugas selama ini:
Gaji ke-13 anggota DPRD Kota Madiun, Jawa Timur, akan diambilkan dari APBD karena dana yang diberikan pemerintah pusat tidak mencukupi. Pemerintah Kota Madiun hanya mendapatkan Rp 6,1 miliar dari pusat. Padahal untuk gaji ke-13 pegawai negeri sipil, tenaga kontrak, honorer, serta Anggota DPRD harus ada dana Rp 6,9 miliar.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima 1.804 pengaduan melalui Po Box 9949 Jakarta 10000. Dari 1.804 pengaduan itu, 223 di antaranya segera ditindaklanjuti. Depdagri merupakan lembaga yang paling banyak dilaporkan, dengan 44 jumlah pengaduan.
Salah satu terobosan penting dalam Undang-Undang No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No 31/1999), adanya ruang bagi masyarakat berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam Pasal 41 Ayat (2) UU No 31/1999, ditegaskan bahwa peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi. Untuk kasus-kasus yang sudah dilaporkan, masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 hari.
Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh memberi tenggat kepada kepala kejaksaan di daerah dalam penanganan perkara-perkara korupsi. Kami akan mengevaluasi kinerja kejaksaan, kata Rahman saat menjadi pembicara dalam diskusi publik berjudul Good Governance dalam Pemerintahan SBY di Jakarta kemarin.
