Gebrakan pemerintah memberantas korupsi ditengarai berdampak kepada minat umat Islam, terutama para pejabat, pergi beribadah haji khusus (ONH plus). Peminat haji khusus tahun 2006 terasa kurang bergairah, sehingga kuota 16.000 orang masih banyak tersisa.
Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menggantikan undang-undang sebelumnya, yakin Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, perhatian terhadap keberadaan dan fungsi kejaksaan semakin meningkat seiring dengan perkembangan, kebutuhan dan kesadaran masyarakat. Dalam perjalanan undang-undang yang telah berusia belasan tahun, pada dewasa ini tampaknya memang perlu adanya semacam evaluasi dan atau penyegaran yang diharapkan akan membawa manfaat bagi perkembangan kejaksaan.
Tiga mantan pemimpin DPRD Banten yang diganjar hukuman penjara empat hingga empat setengah tahun oleh Pengadilan Negeri Serang dialihkan statusnya menjadi tahanan kota. Pengalihan itu ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Banten terhitung sejak Kamis (21/7).
Bupati Temanggung yang sudah dinonaktifkan, Totok Ary Prabowo, menolak dakwaan jaksa bahwa dirinya mengorupsi dana pemilu sebesar Rp 2,3 miliar. Dakwaan jaksa sumir dan dicari-cari, katanya dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Temanggung kemarin. Totok, yang kemarin berulang tahun ke-36, membacakan pengantar eksepsinya dengan judul Penganiayaan Pejabat Negara dan Teror Institusional.
Ketua DPR melarang anggota Badan Legislasi (Baleg) melakukan perjalanan dinas ke luar negeri (LN) membawa istri. Sebaiknya jangan (membawa istri). Apalagi keadaannya seperti sekarang ini. Sebaiknya dipertimbangkanlah, kata Ketua DPR Agung Laksono, di Jakarta, kemarin.
KANTOR Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatra Barat (Sumbar) Jl Raden Saleh, Padang, beberapa hari belakangan ini terlihat lebih sibuk dari biasanya.
Sebanyak 12 anggota DPRD Banyumas, Jawa Tengah (Jateng), kemarin, mulai diadili sebagai terdakwa kasus dugaan korupsi dana APBD 2002-2003 sebesar Rp1,098 miliar di Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto, kemarin.
KEJAKSAAN Tinggi (Kejati) Sumatra Barat (Sumbar) dinilai masih belum mampu memperlihatkan kinerja yang bagus dalam penegakan supremasi hukum, khususnya pemberantasan korupsi di Sumbar.
Program pendidikan gratis tidak akan berlaku di seluruh sekolah. Namun, sebagian besar sekolah akan menetapkan iuran bulanan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.
Dua hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap pengacara Abdullah Puteh, Tengku Syaifuddin Popon, kemarin.
