Proyek pengadaan buku keputusan Komisi Pemilihan Umum yang merugikan negara sebesar Rp 17 miliar ternyata melibatkan seorang penghubung (broker) antara perusahaan-perusahaan percetakan yang menjadi rekanan KPU dalam pengadaan buku dan KPU.
Kendati bekerja belum satu tahun, anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2004-2009 sudah berteriak minta kenaikan tunjangan. Besarnya pun tidak tanggung-tanggung, dari semula pendapatan mereka Rp 28,3 juta per bulan ingin dinaikkan menjadi Rp 51,8 juta per bulan.
Pemeriksaan HR Nuriana, Selasa (19/7), berlangsung singkat. Kedatangan Nuriana ke Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat hanya untuk menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) kasus korupsi dana kapling sebesar Rp 33,4 miliar.
Berkas dakwaan kasus korupsi dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dengan tersangka mantan Direktur Bank Pelita Agus Anwar sedang disusun oleh tim jaksa di Kejaksaan Agung. Menurut rencana, tim jaksa di bagian tindak pidana khusus akan melakukan ekspose surat dakwaan pada pekan depan.
Dugaan adanya korupsi di Kantor KPUD Buol, Sulteng, semakin terkuak. Kejaksaan Negeri (Kejari) Buol, sudah menemukan indikasi adanya penyalahgunaan dana keuangan negara di lembaga penyelenggara pemilu itu.
Sepuluh anggota DPRD Ciamis aktif dan nonaktif yang menjadi terdakwa dalam kasus sidang APBD-gate Ciamis menilai tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) ngawur. Tim kuasa hukumnya menilai tuntutan JPU tidak memenuhi semua unsur yang dituntutkan kepada terdakwa.
Pemerintah mengklaim Agus Anwar, buron kasus BLBI (bantuan likuiditas Bank Indonesia) senilai Rp 1,9 triliun, masih berstatus WNI. Dari catatan kami, Agus Anwar belum melepas kewarganegaraan. Kami menolak permintaannya untuk menjadi warga negara Singapura. Ini instruksi langsung Menlu (Hassan Wirajuda, Red) sekitar delapan bulan lalu, kata Dubes RI di Singapura M. Slamet Hidayat saat dihubungi dari Jakarta kemarin.
Dengan atau tanpa apologi, kita dapat bercerita banyak tentang keberhasilan kita dalam berbagai sektor pembangunan, baik fisik maupun nonfisik. Kita dapat menunjukkan beragam angka statistik tentang keberhasilan itu di berbagai sektor seperti pendidikan, ekonomi, infrastruktur, politik, budaya dan lain-lain.
Meski menunggu persetujuan Komisi IX DPR RI, daftar usulan pelaksanaan anggaran untuk bantuan operasional sekolah (BOS) 2005 sebesar Rp 5,6 triliun diyakini segera cair. Depdiknas optimistis Komisi IX DPR akan menyetujui. Dalam 1-2 pekan ini, setiap lembaga pendidikan penyelenggara program wajib belajar sembilan tahun diharapkan sudah dapat mencairkannya.
Sebagai tenaga ahli Kementerian BUMN Bidang Pengolahan Data, Informasi, dan Investigasi, Lendo Novo ikut andil dalam memberikan laporan tentang dugaan korupsi di 16 BUMN. Kini, kasus tersebut sedang ditangani Timtastipikor (Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Kepada wartawan Jawa Pos, Sofyan Hendra, alumnus ITB itu juga bertutur soal kendala yang dihadapinya dalam menjalankan tugas selama ini:
