LPJK Gubernur Audit BPK yang Menghebohkan Itu

SUASANA sidang pleno di Gedung DPRD Riau sedikit memanas ketika Gubernur Riau Rusli Zainal menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan (LPjK) periode 2004, baru-baru ini, perihal pemakaian dana APBD.

Polisi Sita Rp 1 Triliun Aset Pembobol BNI

Nilai aset berdasarkan klaim para tersangka.

Usul Gaji Presiden Masih Bisa Berubah

Departemen Keuangan menegaskan bahwa rencana kenaikan gaji pejabat negara, termasuk presiden dan wakil presiden, masih sebatas wacana.

27 Mantan Anggota DPRD Divonis

Sebanyak 27 anggota DPRD Padang periode 1999-2004 dijatuhi hukuman empat tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dana APBD sebesar Rp10,4 miliar.

15 Pejabat Polri Diduga Terkait Pencucian Uang

Kepala Polri akan menindak tegas polisi korup.

BEM UGM Demo Tolak Kenaikan Gaji Pejabat

Tidak kurang dari 50 mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM), Kamis (28/7) menggelar aksi unjuk rasa. Mereka menolak rencana kenaikan gaji bagi anggota DPR dan pejabat negara lainnya.

Wali Kota Salatiga Segera Diperiksa; Izin Presiden Sudah Ditandatangani

Izin pemeriksaan terhadap sejumlah kepala daerah, kini telah ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), termasuk di antaranya pemeriksaan terhadap Wali Kota Salatiga Totok Mintarto.

Said Akui Di-SMS Istri Puteh soal Hotel

Said Salim, panitera Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, mengakui pernah menerima pesan layanan singkat (SMS) dari Marlinda Purnomo, istri Abdullah Puteh. SMS itu berisi, Kok hotel sudah dibayarin, putusan masih begini.

Tim Temukan 30 Dugaan Korupsi; 7 Kasus Kerugian Negara Senilai Rp 2,2 Triliun

Setelah sekitar tiga bulan melakukan operasi intelijen, Tim Investigasi Korupsi untuk BUMN menemukan sekitar 30 kasus dugaan korupsi di sejumlah BUMN. Tujuh kasus di antaranya, yang diduga menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 2,2 triliun, telah diserahkan kepada KPK dan Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sussongko Tanda Tangani Kontrak Fiktif

Sussongko Suhardjo, Pelaksana Harian Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU), menandatangani kontrak pengadaan buku keputusan KPU. Namun, kontrak yang ditandatangani tersebut tidak dituliskan tanggalnya, serta dilakukan setelah buku-buku itu didistribusikan.

Subscribe to Subscribe to