Kalau gaji tidak dinaikkan, terjadi pendapatan riil yang menurun, kata Kalla.

Dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang, tapi tak akan pernah cukup untuk satu orang yang serakah.
(Mahatma Gandhi)

Hasil kajian terhadap fenomena korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh ICW pada tahun 2004 menunjukan bahwa NAD menempati urutan ke enam terbesar wilayah yang paling banyak terjadi praktek korupsinya, setelah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sumatera Selatan. Setidaknya terdapat 22 kasus korupsi yang terjadi di berbagai wilayah NAD, dengan berbagai variasi aktor, modus dan tingkat kerugian negara yang ditimbulkannya. Penilaian itu didasarkan pada beberapa sumber data utama, yakni pemberitaan di media massa dan laporan masyarakat. Barangkali maraknya praktek korupsi yang terjadi di NAD tidak bisa dilepaskan dari persoalan tiadanya kepastian hukum dan tertib birokrasi yang dikombinasikan dengan besarnya alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah dari berbagai sumber pendanaan, khususnya yang terkait dengan program bantuan kemanusiaan dan pembangunan infrastruktur.

Hukum di negeri ini sungguh memihak. Mirisnya bukan kepada kebenaran, melainkan memihak kekuasaan. Jabatan, posisi, uang, titel, harga diri, harta benda, nafsu serakah seringkali mudah menekuk lutut para pengadil. Bahkan untuk tidak berbohong pun

Puluhan orang dari LBH BUMN kemarin mendatangi Gedung Kejagung di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta. Mereka berunjuk rasa sekaligus menanyakan penanganan dugaan kredit macet Bank Mandiri dan kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) yang dinilai lamban.

Besaran dana tunjangan kegiatan atau uang lelah untuk 28 anggota Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten sebesar Rp 3,5 miliar baru muncul dalam surat Gubernur Banten. Angka Rp 3,5 miliar itu tidak pernah dibicarakan dalam pembicaraan lisan antara Koordinator Panitia Anggaran DPRD Muslim Jamaludin dan eksekutif.

Aset yang disita pemerintah dalam kasus pembobolan Bank BNI Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, menurut Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch Teten Masduki, harus diwaspadai validitas nilainya. Sebab patut diduga mayoritas aset itu bodong, alias bernilai sangat rendah, atau bahkan fiktif.

Pungutan liar untuk pembuatan akta kelahiran di Depok mencapai hingga lebih dari seratus ribu rupiah setiap lembarnya. Oknum yang menyediakan jasa pembuatan akta kelahiran berongkos mahal tersebut bermain mulai di tingkat RT, kantor kecamatan, Kantor Catatan Sipil, hingga rumah sakit bersalin. Padahal, retribusi resmi sesuai dengan peraturan daerah setempat yaitu sebesar Rp 25.000.

Kapolri Jenderal Pol Sutanto mengakui telah menerima laporan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan) berisi daftar 15 nama perwira polisi yang rekeningnya mencurigakan. Kapolri berjanji memberikan sanksi tegas jika kenaikan saldo anak buahnya itu hasil korupsi.

Terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana APBD Kota Padang tahun 2001 dan 2002 yang merugikan negara Rp 10,44 miliar, 27 mantan anggota DPRD Padang periode 1999-2004 diputus hukuman penjara masing-masing empat tahun, denda Rp 200 juta, dan mengembalikan uang yang dikorupsi.