Pembelian sarana pertahanan lewat agen jadi sumber masalah.

Majelis hakim kasus kepabeanan importasi beras Vietnam dengan terdakwa Nurdin Halid mengeluarkan dua saksi yang dihadirkan jaksa karena dianggap tidak berkompeten. Hakim menilai penyidik Bea dan Cukai asal-asalan membuat berkas acara pemeriksaan (BAP) kasus ini.

Ketua DPR Agung Laksono akan memanggil para pemimpin fraksi dan pemimpin komisi yang terkait dengan rencana kenaikan pos anggaran kunjungan ke luar negeri dan kenaikan tunjangan.

Pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), tidak dapat melarang pungutan-pungutan yang diberlakukan pihak sekolah pada siswa, baik berupa biaya pendaftaran siswa baru (PSB) maupun iuran bulanan. Hal itu dikatakan Mendiknas, Bambang Sudibyo di Jakarta, kemarin.

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR mengajukan usulan biaya renovasi dan pemeliharaan rumah jabatan anggota Dewan sebesar Rp36 miliar. Namun, Rp10 miliar di antaranya diduga pembiayaan ganda.

Tiga mantan Direktur PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BNI) kemarin ditahan di rumah tahanan Tanjung Gusta, Medan. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kredit macet PT Industri Baja Garuda (IBG) milik Paul Chandra Winarto senilai Rp 500 miliar.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyetujui penyelidikan dan penyidikan terhadap 10 pejabat negara yang diduga terlibat kasus korupsi.

Sejak Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tanggal 1 November 2004 berlaku, pemerintah kita mulai mengenal adanya peraturan perundang-undangan baru, disebut peraturan presiden.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak mau sendiri dituduh memboroskan uang negara dengan berjalan-jalan ke luar negeri. Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Djoko Susilo menilai, pemborosan lebih besar justru terjadi di eksekutif.

Persidangan kasus korupsi yang dituduhkan kepada Bupati Temangggung Totok Ari Prabowo mulai digelar hari ini. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Temanggung pukul 09.00 ini akan disiarkan dua stasiun teve swasta.