Rapat Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat atau BK DPR, Senin (9/7) ini, akan membuat keputusan terhadap kasus lima anggota Dewan yang diduga menerima dana nonbudgeter Departemen Kelautan dan Perikanan. BK diharapkan berani menjatuhkan sanksi demi tegaknya citra DPR.
Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggandeng Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk menelusuri rekam jejak calon. Selain itu, untuk melibatkan partisipasi publik seluas-luasnya, Pansel juga akan membuka biodata para calon yang akan dipasang di situs.
Orangtua murid di Bengkulu, Provinsi Bengkulu, mengeluhkan pungutan terhadap murid baru yang direstui Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Bengkulu. Pungutan berupa dana partisipasi untuk murid baru itu dirasakan memberatkan orangtua.
Pemerintah Belum Yakin Korupsi Akan Langsung Berhenti
Para anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kini dipidana karena korupsi tak putus asa mencari pintu pengurangan hukuman. Setelah permintaan amnesti yang diajukan para anggota KPU (aktif) ditolak, mereka mengajukan surat permintaan pengurangan hukuman kepada Presiden SBY.
Otto Cornelis Kaligis, penasihat hukum Bupati Garut, Jawa Barat, Agus Supriadi, menyayangkan jika ada lembaga swadaya masyarakat yang menjadikan kasus dugaan korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Garut untuk kepentingan politik tertentu. Apabila ada LSM yang memang mempunyai bukti dan fakta hukum tentang kasus ini, mereka dipersilakan menjadi saksi dalam pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi.
Kejaksaan Agung sudah menginventarisasi kekayaan mantan Presiden Soeharto yang akan dijadikan jaminan kasus dugaan korupsi. Dalam gugatan perdata kasus dugaan korupsi tujuh yayasan itu, untuk tahap pertama, Gedung Granadi dimasukkan sebagai aset yang diminta pengadilan untuk disita jaminan (conservatoir beslag).
Putusan Pengadilan Negeri Serang, Banten, yang menjatuhkan hukuman delapan bulan bagi dua kuli panggul yang mencuri bawang merah 10 kilogram pada tanggal 5 Juli lalu menyentak rasa keadilan di negeri ini.
Pengusulannya zaman (Menteri) Jacob Nuwa Wea, pelaksanaannya pada masa (Menteri) Fahmi Idris, katanya setelah diperiksa.
