Sebuah tim dari Departemen Dalam Negeri, Kamis (19/7), datang ke Kabupaten Garut untuk mengumpulkan informasi tentang kemelut yang tengah berlangsung di kabupaten tersebut. Namun, tim yang terdiri dari empat anggota itu belum berkomentar banyak tentang masalah tersebut.

Kami datang untuk mendengarkan pernyataan secara langsung seperti apa masalah yang terjadi di Garut. Berdasarkan informasi yang kami serap, Bupati telah keluar jalur, baik secara politis maupun hukum. Ini akan segera kami sampaikan ke pusat, kata Asih Kurniasih, salah seorang anggota tim Depdagri dari Direktorat Pejabat Negara Depdagri.

Kisruh Garut sudah berlangsung sejak tiga pekan akibat kekecewaan berbagai elemen masyarakat terhadap perilaku Bupati Garut Agus Supriadi, terutama masalah dugaan korupsi APBD. Hampir setiap hari mereka berunjuk rasa menuntut Bupati mundur dari jabatannya.

Di Garut, tim Depdagri bertemu beberapa pihak, yaitu Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Priangan, Wakil Bupati Garut, Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut, dan sejumlah elemen gerakan antikorupsi. Pertemuan dengan Kepala SKPD dan perwakilan gerakan antikorupsi berlangsung di ruangan Wakil Bupati Garut.

Kepala Bakorwil Priangan Deddy Gurnadi menambahkan, pertemuan ini hendak mempercepat jalan bagi adanya solusi dari para pimpinan, termasuk Presiden, Mendagri, dan Gubernur sebagai pembina aparatur negara.

Sekjen Garut Governance Watch Agus Sugandhi menyatakan, hal yang disampaikan dalam pertemuan itu antara lain manajemen pemerintahan Bupati, perilaku Bupati, dan indikasi korupsi Bupati.

Ketua Forum Guru Garut Dadang Johar Arifin menambahkan, kemelut di Garut merupakan akumulasi kekecewaan birokrasi dan masyarakat atas perilaku kepala daerah. Karena itu, ia berharap Bupati Garut diberhentikan.

Menurut Deddy, berbagai elemen gerakan antikorupsi sudah lelah setiap hari berunjuk rasa mendesak Bupati Garut Agus Supriadi mundur. Oleh karena itu, penon-aktifan sementara Bupati Garut diharapkan mampu meredam situasi.

Sekretaris Daerah Kabupaten Garut Achmad Muttaqien, yang melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah instansi pemerintah daerah, mengakui, aktivitas instansi di lingkungan Sekretariat Daerah terganggu. Namun, di luar itu aktivitas pemerintahan di kantor yang tidak berada di kompleks Setda tetap berjalan normal.

Ia mengimbau pegawai negeri sipil agar tidak terpengaruh pada situasi yang tengah terjadi. Saat pertemuan tim Depdagri dengan berbagai pihak berlangsung, di luar Kantor Bupati unjuk rasa mendesak Bupati mundur masih berjalan. Pengunjuk rasa berasal dari berbagai elemen pergerakan antikorupsi dan massa dari beberapa partai politik. (ADH)

Sumber: Kompas, 20 Juli 2007