Rapat tertutup yang berlangsung tiga setengah jam itu juga baru bisa menyelesaikan dua dari lima kasus yang rencananya akan diperiksa.

Kantong pegawai Departemen Keuangan mulai 1 Juli lalu bertambah tebal. Hal itu terkait dengan keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani menggulirkan reformasi birokrasi yang salah satu programnya adalah pemberian remunerasi atau tunjangan pegawai Rp 4,3 triliun. Program yang lain adalah evaluasi atas jumlah pegawai Depkeu yang kini 62 ribu orang.

Masing-masing ada yang bermain.

Kekhawatiran banyak pihak bahwa dalam setiap proses rekrutmen pimpinan KPK akan ada intervensi politik untuk sementara dapat dipatahkan. Komposisi pansel pimpinan KPK saat ini boleh dikatakan sudah cukup mencerminkan tingkat integritas yang tinggi, keterwakilan dari berbagai latar belakang profesional, kepercayaan publik atas anggota pansel dan ketokohan yang diakui secara luas oleh masyarakat. Demikian pula sikap yang sangat terbuka dari pansel pimpinan KPK untuk meminta masukan, saran dan pengawasan penuh dari masyarakat merupakan nilai lebih yang perlu didukung semua pihak.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Udin Janahudin, Kamis (5/7), dituntut 1,5 tahun penjara. Dia dinilai terbukti bersama-sama melakukan korupsi dana tak tersangka APBD Provinsi Banten tahun 2003, untuk pembayaran dana tunjangan kegiatan panitia anggaran serta tunjangan perumahan 75 anggota DPRD Banten.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) Taufik Effendi mengakui, selama ini pemerintahan dijalankan dengan improvisasi. Rapat kabinet terbatas yang digelar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden kemarin menyepakati untuk meluncurkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Pemerintahan. Dalam waktu dekat SBY akan menerbitkan amanat presiden (ampres) untuk membahas RUU tersebut di DPR.

Kasus penggelapan mobil mewah impor dengan cara memalsukan form A diduga melibatkan petugas Bea dan Cukai di daerah. Pasalnya, agar mobil-mobil yang berasal dari luar negeri itu bisa masuk ke Jakarta, harus melalui kantor-kantor Bea-Cukai di daerah.

Dua terdakwa korupsi pupuk bersubsidi juga bebas.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kurnia Sakerebau dan bendahara Dispora Kabupaten Kepulauan Mentawai A. Bastian Sabolak, didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara Rp 1,1 miliar. Mereka didakwa melakukan tindak pidana korupsi uang bantuan operasional pendidikan dan anggaran untuk peningkatan mutu guru Pemkab Kepulauan Mentawai.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang menilai penahanan Brigadir Jenderal (Purnawirawan) TNI Prihandono, yang menjadi terdakwa dalam kasus korupsi pengadaan helikopter Mi-17 di Departemen Pertahanan. Yang berwenang adalah lembaga praperadilan, kata ketua majelis hakim Agung Rahardjo saat membacakan putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin.