Dua lagi lembaga yang dibentuk Presiden, yakni Komite Ekonomi Nasional yang disingkat KEN dan Komite Inovasi Nasional atau KIN. Personalianya pun cukup banyak, dan tentu saja semakin menambah panjang lembaga bentukan Presiden. Tujuannya tentu saja untuk membantu efektivitas kerja dan performa kabinet.
Dukungan Presiden menjadi bukti komitmen Presiden dalam pemberantasan mafia hukum.
Indonesia Corruption Watch meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lebih aktif dalam membantu percepatan penyelidikan kasus rekening mencurigakan yang diduga milik seorang petinggi Kepolisian RI.
"Saya harap Presiden dapat lebih aktif dalam mendukung penyelesaian kasus ini karena Presiden dulu pernah mengatakan agar menindak tegas oknum polisi nakal," ujar Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho ketika dihubungi Tempo kemarin.
Jimly Asshiddiqie hari ini akan mengajukan pengunduran diri sementara (nonaktif) sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) karena mendaftar sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Menurut dia, pengunduran dirinya itu untuk menghindari dua kesan buruk yang akan timbul bila ia mundur secara permanen. "Kalau saya mundur permanen, nanti timbul kesan saya sudah pasti lolos (seleksi pimpinan KPK), dan kedudukan saya di Wantimpres tidak penting," kata Jimly seperti dikutip dalam pesan singkatnya kepada Tempo.
Kejaksaan Optimistis Menang
Pengacara negara PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, jaksa Puji Basuki Setiono, optimistis menang dalam kaitan dengan gugatannya melawan PT Mulia Persada Pacific milik konglomerat Joko S. Tjandra, yang kini menjadi buron. "Kami bertekad bulat untuk menang," kata Puji di Bogor, Sabtu lalu.
Menurut Puji, tim yang menangani kasus ini terdiri atas tujuh jaksa dari Kejaksaan Agung. BRI juga mengajukan sita jaminan atas gedung BRI II untuk dijadikan jaminan dalam kasus ini. Sedianya gedung itu baru menjadi milik BRI setelah 30 tahun dari kesepakatan.
"Nanti saya buktikan ke pihak lain."
Investigasi majalah Tempo menemukan beberapa kejanggalan dalam laporan kekayaan mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo dan keluarganya ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
Salah satunya, Hadi diketahui melaporkan harta kekayaannya lebih kecil dari nilai yang sebenarnya. Dari investigasi juga ditemukan sejumlah properti atas nama Melita Setyawati, istri Hadi, yang sama sekali tidak dilaporkan. Ada juga aset atas nama anak-anak pasangan itu yang juga tak dimasukkan dalam laporan.
Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi, mengakui kasus yang melibatkan dua pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah, mempengaruhi kinerja lembaga antikorupsi itu. "Energi kami jadi terbagi dari 100 persen menjadi 80 persen," kata Johan kepada Tempo kemarin.
Menurut Johan, berkurangnya energi itu berpengaruh pada kecepatan KPK dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi. "Biasanya KPK fokus pada kasus, sekarang jadi terbelah."
Temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait potensi korupsi dalam biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) terus menggelinding. Kementerian Agama (Kemenag) menganggap perhitungan inefisiensi pengelolaan dana haji yang mencapai Rp 843 miliar tidak akurat.
ICW disarankan untuk mengirimkan data-data temuan inefisiensi itu kepada forum panja BPIH DPR agar bisa diklarifikasi dan dibahas dengan detail.
Kuasa hukum RCTI, Kompas dan Kompas.com, serta Warta Kota, Amir Syamsuddin, mondar-mandir di depan ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pekan lalu. Ia menunggu sidang perkara gugatan yang diajukan tersangka kasus perjudian Raymond Teddy terhadap ketiga media itu.
Jadwal sidang sebenarnya pukul 10.00. Namun, hingga pukul 13.30, sidang belum mulai. Amir mulai gelisah. ”Ini sidang belum mulai-mulai,” keluhnya. Sidang akhirnya dimulai pukul 14.00.
Paruh akhir 1997, gelombang krisis moneter menyapu Asia Timur dan Tenggara hingga mengeroposkan sistem ekonomi Soeharto. Tak berapa lama, terkuak skandal keuangan gila-gilaan senilai Rp 144,5 triliun yang ngetop sebagai skandal BLBI dan merugikan negara lebih dari Rp 600 triliun.
Sukses Mabes Polri mengungkap sekaligus menyita uang Rp 74 miliar milik Gayus Tambunan dalam safety box di bank mendapat apresiasi positif. Namun, polisi juga didesak agar segera mengungkap para penyetor dana gelap itu. Termasuk, berani memeriksa para pimpinan maupun pemilik Grup Bakrie.
''Pimpinan Grup Bakrie, termasuk Aburizal Bakrie (bos dan pemilik Grup Bakrie), harus diperiksa. Mereka bisa dipanggil,'' desak Ketua Presidium Indonesian Police Watch Neta Sanusi Pane dalam diskusi di Jakarta kemarin (20/06).
