Seleksi anggota Komisi Yudisial yang terlambat menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam pemberantasan mafia hukum. Akibat keterlambatan proses seleksi itu akan berujung pada kekosongan kepemimpinan KY.

Koalisi Pemantau Peradilan (KPP), dalam jumpa persnya di Jakarta, Minggu (27/6), menegaskan, Presiden telah melanggar undang-undang dan sumpah jabatannya untuk menjalankan UU. Hampir dipastikan, komisioner KY baru tidak akan terpilih pada 2 Agustus 2010.

Pansel pimpinan KPK mulai bekerja cepat. Tepat tiga hari setelah menggelar rapat pleno, pansel memublikasikan sejumlah nama yang lolos dalam seleksi awal atau seleksi administasi. Kemarin (27/6) bertempat di gedung Kemenkum dan HAM, pansel pimpinan KPK mengumumkan 145 nama yang melaju ke tahap seleksi kedua.

Pengamat: Kejaksaan dan Polisi Lambat Berbenah

Kejaksaan Agung sudah membantah adanya perlakuan khusus terhadap jaksa Cirus Sinaga dan Poltak Manulang. Tapi, kritik terhadap Gedung Bundar tetap datang bertubi-tubi.

Sebab, di antara seluruh jaringan mafia pajak, hanya kelompok jaksa yang belum tersentuh. Padahal, dalam pengakuannya kepada penyidik Polri, tersangka kasus mafia pajak Gayus Tambunan telah menyebut adanya aliran dana kepada jaksa.

Bursa pengganti Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD) mulai ramai. Hakim konstitusi Akil Mochtar secara terang-terangan menunjuk Irjen Pol Nanan Soekarna sebagai suksesor paling pas bagi BHD.

''Reformasi di Polri harus dilakukan dengan memilih Kapolri yang muda dan profesional,'' katanya saat dihubungi Jawa Pos kemarin (26/6).

Sekitar separuh dari 287 pendaftar seleksi calon ketua Komisi Pemberantasan Korupsi berguguran pada tahap pertama, yaitu seleksi administrasi. Kebanyakan calon tercoret karena faktor pengalaman kerja, umur, serta problem teknis dokumen.

”Dari 287 pendaftar yang melengkapi berkas, hanya separuh lolos,” tutur Sekretaris Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Achmad Ubbe, di Jakarta, Sabtu (26/6).

Indonesia Corruption Watch atau ICW berharap Kejaksaan Agung tidak menangani perkara setelah campur tangan pihak lain dalam kasus dugaan korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum atau Sisminbakum. Kejaksaan Agung agar tetap independen.

Hal itu dinyatakan Wakil Koordinator Badan Pekerja ICW Emerson Yuntho di Jakarta, Sabtu (26/6). ”Semua yang diduga terlibat korupsi Sisminbakum ini harus diproses sampai ke pengadilan,” kata Emerson.

Sidang Perdana Uji Materi UU Perlindungan Saksi

Hakim konstitusi menilai gugatan uji materi pasal 10 ayat 2 UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diajukan Komjen Pol Susno Duadji tidak menunjukkan adanya konflik norma. Selain itu, tidak ada kegentingan yang membuat Mahkamah Konsitusi (MK) harus mengabulkan permohonan tersebut.

Status Cirus dan Poltak dari Tersangka ke Saksi

Status jaksa Cirus Sinaga dan Poltak Manulang dalam penyidikan kasus mafia pajak masih simpang siur. Setelah menyatakan sebagai tersangka, Mabes Polri membantah dan mengatakan bahwa status Cirus dan Poltak masih sebagai saksi.

Panitia seleksi (pansel) calon pimpinan KPK mulai menyaring nama-nama yang bakal lolos seleksi tahap awal. Pada seleksi administrasi hari kedua, pansel menggugurkan sejumlah pelamar, termasuk pengacara O.C. Kaligis dan Farhat Abbas. Keduanya dipastikan tidak lolos karena faktor usia.

Bantul Corruption Watch mendukung kejaksaan negeri dalam mengusut kasus korupsi dana rekonstruksi. Mereka meminta kejaksaan tidak terpengaruh, meskipun ada upaya untuk menekan dengan dalih kearifan lokal.

Hal itu disampaikan anggota Bantul Corruption Watch (BCW) saat beraudensi dengan Kejaksaan Negeri Bantul, Jumat (25/6). "Kami memberikan dukungan moril bagi pihak kejaksaan untuk terus melanjutkan proses pengusutan korupsi dana rekonstruksi," kata Romadhon, koordinator BCW.