Meski sudah tiga kali disurati, sebanyak 11 mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang periode 2004- 2009 belum mengembalikan 11 laptop yang terdata sebagai barang milik negara. Saat ini, upaya persuasif terus dilakukan dan apabila menemui jalan buntu, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi akan melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian.
Praktisi hukum Todung Mulya Lubis memutuskan tak jadi bergabung sebagai pengurus Partai Demokrat karena ingin berkonsentrasi sebagai Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Mulya Lubis disebut akan menjadi anggota Dewan Pembina Partai Demokrat.
”Saya sudah mengirim pesan singkat tentang pembatalan bergabung dengan Partai Demokrat kepada (Ketua Umum Partai Demokrat) Anas Urbaningrum dan Andi Mallarangeng. Dengan Andi, saya sudah berbicara melalui telepon. Dia menyatakan dapat menerima,” kata Mulya Lubis di Jakarta, Kamis (24/6).
Mantan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto mengingatkan, Kejaksaan Agung tidak main-main dalam perkara terkait Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Dia menilai, keputusan Kejaksaan Agung melakukan upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali adalah pengingkaran terhadap kehendak dan perintah Presiden.
Penangkapan auditor Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Barat III, yang diduga menerima suap dari dua pejabat Pemerintah Kota Bekasi, akan memengaruhi persepsi publik terhadap kinerja BPK. Publik menjadi sangsi akan kebenaran hasil audit yang dilakukan lembaga negara itu.
Soal Penanganan Pajak PT SAT
Atasan Gayus Halomoan Tambunan yang diduga terlibat sindikat pajak terus bertambah. Setelah Maruli Pandapotan Manurung, kemarin (24/6) Mabes Polri menetapkan atasan lain Gayus sebagai tersangka.
''Inisialnya HN,'' kata Kepala Bidang Penerangan Umum Kombespol Marwoto Soeto.
Sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa di Gunung Kidul cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Kehadiran silpa yang terus mewarnai APBD Gunung Kidul ini mencederai hati rakyat kecil. Ketika kemiskinan masih membekap warga, dana APBD yang pembahasannya panjang dan melelahkan itu justru tidak sepenuhnya terserap bagi warga.
Kumpulan warga di Desa Petir, Kecamatan Semanu, yang ditemui ketika sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan pada Rabu (23/6), misalnya, mengeluhkan lambannya pengucuran dana dari pemerintah.
Sedikitnya 100 orang yang tergabung dalam Forum Masyarakat Nias Peduli atau Formanispe berunjuk rasa di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Rabu (23/6). Mereka mendesak agar Kejaksaan Tinggi Sumut segera menangani kasus dugaan korupsi di Nias Selatan.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Laode Ida mengharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi turun ke Nusa Tenggara Timur untuk menyelidiki penyaluran bantuan eks pengungsi Timor Timur.
”Eksekusi anggaran pengungsi sangat rumit dan rawan. Kalau ada pejabat yang terindikasi, harus turun,” kata Laode, Rabu (23/6). Ia menanggapi keluhan sejumlah eks pengungsi Timtim yang sampai kini belum menerima bantuan memadai, padahal sudah berlalu hampir 11 tahun.
Indonesia Corruption Watch menilai, penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010 rentan korupsi. Oleh karena itu, mereka meminta Komisi Pemberantasan Korupsi memantau secara serius masalah itu.
”Kami temukan potensi indikasi korupsi dalam biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun ini, terutama di pelayanan jemaah,” kata Koordinator Divisi Pusat Data dan Analisis Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas seusai melapor kepada Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Jasin di Jakarta, Rabu (23/6).
Maruli Pandapotan Manurung, mantan Kepala Seksi Pengurangan dan Keberatan I Direktorat Keberatan dan Banding pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rabu (23/6), menolak menandatangani surat penangkapan terhadap dirinya. Sebab, sejak Selasa lalu dirinya tetap berada di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk diperiksa intensif. Dengan demikian, jika polisi hendak menangkapnya, itu merupakan hal yang aneh.
