Kemendagri Terus Berupaya Menertibkan

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M. Jasin memandang buruknya reformasi birokrasi disebabkan birokrat selama ini terlalu boros memberikan honorarium kepada pegawainya. Menurut dia, honor lebih baik diberikan dalam satu jenis, yakni tunjangan prestasi kerja.

''Kalau memang institusi birokrasi komitmen dan konsisten dalam menegakkan reformasi birokrasi, sebaiknya jangan terlalu boros,'' kata Jasin saat dihubungi wartawan kemarin (1/7).

Adik Hary Tanoe Kabur ke Taiwan

Penyidikan dugaan korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) oleh Kejaksaan Agung terhambat. Tim penyidik kemarin (1/7) gagal memeriksa dua tersangka, yakni mantan Menkeh dan HAM Yusril Ihza Mahendra serta pengusaha Hartono Tanoesoedibjo, dengan alasan yang berbeda.

Polisi membantah dianggap membiarkan terjadi penyelewengan.

Sejumlah kalangan menilai, munculnya berbagai jenis penyimpangan dan korupsi di tubuh Kepolisian RI terjadi akibat lemahnya pengawasan. “Tidak ada kontrol selain lewat Presiden,” kata Mufti Makarim dari Institute for Defense, Securities, and Peace Studies (IDSPS) dalam acara diskusi di Indonesia Corruption Watch, Kalibata, Jakarta Selatan, kemarin.

Diakui Ada Kesalahan Manajemen
Kementerian Kesehatan mengakui pernah menyimpan obat di gudang rekanan.

JAKARTA--Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan, Naydial Roesdal, mengatakan akan membereskan laporan keuangan Kementerian Kesehatan tahun 2009 yang memperoleh penilaian tanpa pendapat (disclaimer) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kami baru terima laporan resmi dari Badan Pemeriksa tadi pagi. Kami akan melakukannya dalam waktu 60 hari, saya kira dapatlah,” kata Naydial dalam keterangan pers di kantornya hari ini.

Menteri Energi belum mencopot jabatan Purwono.
Komisi Pemberantasan Korupsi telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi mencegah Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Jacobus Purwono bepergian ke luar negeri selama satu tahun ke depan.“ Larangan ini berlaku sejak 25 Juni,” kata juru bicara Imigrasi, Bambang Catur Puspitowarno, kepada Tempo kemarin.

Selasa (29 Juni),Komisi mengumumkan penetapan Purwono sebagai tersangka proyek sistem listrik tenaga surya di Direktorat Jenderal Listrik dan Sumber Daya Mineral pada 2007-2008.

Dewan Pers menilainya sebagai kemunduran.

Markas Besar Kepolisian RI diminta mengadukan soal laporan terbaru majalah Tempo kepada Dewan Pers. Demikian pernyataan anggota Dewan Pers,Uni Z. Lubis, menanggapi rencana polisi untuk menggugat majalah Tempo. Uni menyayangkan sikap Polri yang akan menggugat Tempo dalam kaitan dengan berita itu.

Koran Tempo akhirnya ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk pengumuman pengadaan barang dan jasa pemerintah di surat kabar nasional untuk periode 10 Juli 2010 hingga 9 Juli 2011.

Koran ini mengungguli penawaran yang diajukan Media Indonesia dan Seputar Indonesia dalam proses lelang yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Bekas Direktur Utama PT Sarana Rekatama Dinamika Yohanes Waworuntu mengaku bahwa keuntungan perusahaan mengalir ke Grup Media Nusantara Citra (MNC) milik Harry Tanoesoedibjo. Semua uang tersebut ditarik oleh PT Bhakti Investama antara lain untuk kegiatan operasional perusahaan.

"Dana tersebut juga dipinjamkan kepada Adam Air, membeli tanah di Thamrin dan apartemen dua lantai di Four Seasons," katanya di sela pemeriksaan di Kejaksaan Agung kemarin.

Tersangka baru kasus suap pejabat Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Barat terus bertambah. Kemarin Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan auditor BPK Jawa Barat berinisial EH sebagai tersangka. "Suap dari pejabat pemerintah Kota Bekasi diduga mengalir ke yang bersangkutan," kata juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi S.P., di kantornya kemarin.

EH diperiksa oleh KPK sejak kemarin siang. Hingga sore, pemeriksaan belum usai. "Saya belum tahu apakah akan ditahan atau tidak," kata Johan.

"Baik-buruk Polri itu tanggung jawab Presiden".

Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Benny Kabur Harman meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Dewan Kehormatan Polri untuk menyelidiki kebenaran laporan dan pemberitaan mengenai rekening- rekening mencurigakan para perwira tinggi kepolisian.“Masalah rekening ini sudah lama dibuka ke publik oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta Susno Duadji,” kata Benny saat dihubungi tadi malam.