"Ini momentum pembersihan di rumah polisi."

Anggota Komisi Kepolisian Nasional, Adnan Pandupraja, menyetujui gagasan pembentukan tim gabungan untuk menyelidiki rekening mencurigakan milik perwira tinggi polisi. "Kami siap bergabung," ujar Adnan di Jakarta kemarin.

Ide pembentukan tim gabungan itu dilontarkan oleh Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Denny Indrayana, pekan lalu. Tim itu beranggotakan Komisi Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kejaksaan Agung. Menurut Adnan, "Ini yang saya tunggu-tunggu dari Staf Khusus Presiden."

Pansel KPK Antisipasi Peserta Mundur Dini

Mundurnya mantan ketua Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir, Marshudi Hanafi, dari bursa calon pimpinan KPK membuat panitia mengambil langkah antisipatif. Pansel Pimpinan KPK akan meminta para calon yang lolos pada tahap kedua membuat surat pernyataan bersedia tidak mundur dalam pencalonan.

"Nanti ditetapkan dalam rapat pleno berikutnya. Bila lulus pada seleksi tahap kedua, calon harus buat pernyataan tidak boleh mundur," papar Sekretaris Pansel Pimpinan KPK Achmad Ubbe ketika dihubungi kemarin (3/7).

Lusa, Sidang PK SKPP Bibit-Chandra
Surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP) atas nama Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah bakal diuji kembali. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadwalkan sidang peninjauan kembali (PK) Selasa depan (6/7).

Sidang itu digelar menyusul keputusan Kejaksaan Agung (Kejagung) mengajukan PK atas putusan banding Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang menyatakan bahwa SKPP Bibit-Chandra tidak sah.

Setelah sekian lama menanti kucuran dana untuk seleksi hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Mahkamah Agung (MA) akhirnya mendapatkan dana Rp 2,6 miliar untuk keperluan itu. Rencananya, dana tersebut diperuntukkan seleksi hakim ad hoc di 30 pengadilan tinggi (PT) di seluruh Indonesia.

Ketua MA Harifin Andi Tumpa mengatakan, MA berupaya agar dana tersebut bisa digunakan dengan semaksimal mungkin. Dana itu didapatkan MA dari Kementerian Keuangan akhir bulan lalu. ''Tapi, saya nggak yakin apa cukup,'' katanya Jumat lalu (2/7).

Polemik Jaksa Agung, Pakar Sebut Pernyataan Sudi Keliru

Pemerintah akhirnya angkat suara soal polemik posisi Jaksa Agung Hendarman Supandji yang dinilai ilegal atau bermasalah. Istana memastikan bahwa posisi Hendarman tetap sah. Sebab, hingga saat ini belum ada keputusan presiden (keppres) yang memberhentikan Hendarman sebagai orang nomor satu di korps Adhyaksa tersebut.

INI jeritan hati seorang guru. Mungkin sekali juga jeritan hati seorang dosen dan orang tua. Mari kita hitung. Berapa lama mendidik seorang anak sejak dari taman kanak-kanak (TK) sampai berhasil menjadi sarjana.

Lalu masih harus berjuang lagi jika ingin menempuh strata S-2, kemudian naik lagi S-3. Itu semua mungkin memerlukan waktu minimal 20 tahun. Untuk berhasil meraih gelar profesor, seorang dosen bahkan perlu perjuangan lanjutan lagi. Bayangkan, betapa banyak biaya dan pengorbanan yang mesti dikeluarkan baik tenaga, pikiran, uang, maupun emosi.

Mabes Polri bersikukuh memproses secara hukum sampul karikatur majalah berita mingguan (MBM) Tempo. Majalah itu akan dijerat pasal penghinaan. Bahkan, laporan resmi polisi soal kasus tersebut sudah masuk ke Bareskrim.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Edward Aritonang menyatakan, pihaknya serius melanjutkan gugatan karena sudah mendapat izin dari pimpinan tertinggi Korps Bhayangkara, yakni Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri. ''Laporannya sekarang sudah di Bareskrim,'' ujarnya kemarin (2/7).

Buntut Penolakan Yusril Diperiksa

Kasus dugaan korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) dengan tersangka mantan Menkeh dan HAM Yusril Ihza Mahendra menimbulkan polemik berkepanjangan. Posisi Hendarman Supandji sebagai jaksa agung dinilai sejumlah pihak memang bermasalah.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud M.D. mengakui, jabatan jaksa agung yang diemban Hendarman bermasalah seperti yang diungkapkan Yusril. ''Memang ada problem hukum dalam jabatan itu,'' kata Mahfud saat ditemui di kantornya kemarin (2/7).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap menindaklanjuti laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) soal rekening berjumlah fantastis 27 perwira tinggi (pati) Polri. Setidaknya, dua pimpinan KPK, yakni Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M. Jasin dan Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bibit Samad Rianto, berkomitmen memprioritaskan kasus tersebut.

Kasus Suap Pengadaan SKRT di Kemenhut
Di tengah jalannya sidang kasus dugaan suap dan upaya menghalang-halangi penyidikan KPK oleh Anggodo Widjojo, lembaga antikorupsi itu terus mengintensifkan penyidikan perkara suap pengadaan sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan (2006-2007) yang menjerat kakak kandung Anggodo, Anggoro Widjojo.