Calon Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi didominasi oleh nama baru yang belum terdengar kiprahnya dalam upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. Untuk itu, Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK diminta mempertimbangkan aspek itu mengingat kondisi darurat KPK.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo bertekad melanjutkan reformasi pada Kementerian Keuangan. Munculnya kasus korupsi yang melibatkan aparat Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan masih ada yang perlu diperbaiki di sana. Namun, Agus bertekad akan lebih transparan soal wajib pajak yang nakal.
BPK Berikan Opini Disclaimer pada Kemenkes-BNPB
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini disclaimer atau tidak menyatakan pendapat (TMP) pada laporan keuangan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun anggaran 2009. Tidak hanya itu, BPK juga mencurigai adanya penyalahgunaan anggaran yang cukup besar di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas).
Mendagri: Karena Kuasai Otorisasi Belanja-Bantuan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menanggapi soal turunnya izin pemeriksaan 150 kepala daerah yang ditandatangani presiden. Banyaknya kepala daerah yang diperiksa itu disebabkan buruknya kondisi pemerintahan di wilayah mereka.
Dugaan Korupsi Biaya Akses Sisminnbakum
Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai menyidik dugaan korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) dengan tersangka mantan Menkeh dan HAM Yusril Ihza Mahendra serta pengusaha Hartono Tanoesoedibjo. Tim penyidik mulai hari ini (29/6) dan besok (30/6) bakal memeriksa enam saksi.
''Kamis (1/7) baru memeriksa kedua tersangka (Yusril dan Hartono),'' kata Direktur Penyidikan pada JAM Pidsus Arminsyah di Gedung Kejagung kemarin (28/6).
MEMBACA judul tulisan ini mungkin banyak yang mengernyitkan dahi. Apa hubungan Gayus dengan gula petani? Terbongkarnya kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan merupakan peristiwa sangat fenomenal. Begitu fenomenalnya sehingga terhadap semua yang menyangkut masalah pajak, publik negeri ini kemudian mengidentikkannya dengan sosok Gayus.
Masyarakat Diminta untuk Memberikan Masukan
Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan, 145 orang dari 287 pendaftar lolos seleksi administrasi. Terkait hal itu, masyarakat diharapkan memberikan masukan mengenai rekam jejak calon-calon yang lolos tersebut.
Seleksi anggota Komisi Yudisial yang terlambat menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam pemberantasan mafia hukum. Akibat keterlambatan proses seleksi itu akan berujung pada kekosongan kepemimpinan KY.
Koalisi Pemantau Peradilan (KPP), dalam jumpa persnya di Jakarta, Minggu (27/6), menegaskan, Presiden telah melanggar undang-undang dan sumpah jabatannya untuk menjalankan UU. Hampir dipastikan, komisioner KY baru tidak akan terpilih pada 2 Agustus 2010.
Pansel pimpinan KPK mulai bekerja cepat. Tepat tiga hari setelah menggelar rapat pleno, pansel memublikasikan sejumlah nama yang lolos dalam seleksi awal atau seleksi administasi. Kemarin (27/6) bertempat di gedung Kemenkum dan HAM, pansel pimpinan KPK mengumumkan 145 nama yang melaju ke tahap seleksi kedua.
Pengamat: Kejaksaan dan Polisi Lambat Berbenah
Kejaksaan Agung sudah membantah adanya perlakuan khusus terhadap jaksa Cirus Sinaga dan Poltak Manulang. Tapi, kritik terhadap Gedung Bundar tetap datang bertubi-tubi.
Sebab, di antara seluruh jaringan mafia pajak, hanya kelompok jaksa yang belum tersentuh. Padahal, dalam pengakuannya kepada penyidik Polri, tersangka kasus mafia pajak Gayus Tambunan telah menyebut adanya aliran dana kepada jaksa.
