Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jacobus Purwono sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan sistem listrik tenaga matahari untuk rumah tangga tahun anggaran 2007-2008. Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 119 miliar.
KPK juga menetapkan pemimpin proyek, Kosasih, sebagai tersangka.
Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (29/6), menghukum mantan Direktur Keuangan PT Perusahaan Gas Negara Djoko Pramono selama 2,5 tahun penjara. Terdakwa dinilai terbukti menyuap anggota Dewan Perwakilan Rakyat terkait izin penawaran saham perdana PT PGN pada 2003.
Djoko juga diwajibkan membayar denda Rp 50 juta. ”Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” kata ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor Herdi Agusten.
Komisi Pemberantasan Korupsi harus menindaklanjuti temuan rekening dengan dana yang besar milik sejumlah perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain untuk menjaga kredibilitas Polri, langkah itu juga menjadi bagian dari percepatan reformasi birokrasi di Polri.
”Kasus ini harus dituntaskan agar tak mengundang pertanyaan di masyarakat. Komisi III DPR akan mengawasi pengusutannya,” kata Ketua Komisi III (Bidang Hukum) DPR Benny K Harman, Selasa (29/6) di Jakarta.
Dewan Perwakilan Daerah mengikuti jejak Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan program percepatan dan pemerataan pembangunan daerah yang sebelumnya dikenal dengan nama dana aspirasi. DPD akan meminta pemerintah menambah alokasi dana dekonsentrasi dan dana alokasi khusus sebesar 30 persen per daerah.
Usulan itu disampaikan Ketua Komite IV DPD John Pieris dalam jumpa wartawan di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (29/6). Awalnya, DPD berencana untuk mengusulkan program percepatan dan pemerataan pembangunan daerah dalam bentuk dana pembangunan pedesaan sebesar Rp 1 miliar per desa.
Kejaksaan Tinggi Jambi menetapkan mantan Bupati Kerinci Fauzi Siin sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pos anggaran Sekretariat Daerah pada APBD Kabupaten Kerinci 2008. Nilai kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan Rp 3,9 miliar.
Selain Fauzi, dua pejabat daerah lainnya, Asisten Sekretaris Daerah II Sukur Kela Berajo dan Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Kerinci Samsurizal, juga ditetapkan sebagai tersangka kasus serupa.
Proses peningkatan kualitas sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat dilakukan dengan cepat karena sebagai institusi pemerintah, Ditjen Pajak tidak dapat mengadopsi mekanisme pengembangan sumber daya manusia yang diterapkan perusahaan swasta. Pengembangan kualitas 5.000-6.000 pegawai Ditjen Pajak yang tidak berkinerja sesuai dengan tuntutan modernisasi berlangsung sangat lambat.
Mabes Polri dan KPK Loyo, Presiden Harus Turun Tangan
Tiga hari menjelang berulang tahun ke-64 pada 1 Juli nanti, korps kepolisian kembali menjadi sorotan. Lembaga bersemboyan Rastra Sewakotama itu diguncang isu lama yang tidak kunjung tuntas. Yakni, dugaan soal rekening mencurigakan atau tidak wajar milik sejumlah perwira polisi. Termasuk, perwira tinggi atau jenderal.
Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Ende Hendrikus Seni, selaku terdakwa, mengaku menyuap anggota Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nusa Tenggara Timur karena diperintah atasannya.
Kuasa hukum terdakwa, Titus M Tibo, Senin (28/6), menyampaikah hal itu dalam persidangan lanjutan di Pengadilan Negeri Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan agenda mendengarkan pembelaan terdakwa.
Petugas Dapat Imbalan karena Kurangi Pajak
Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan lima tersangka baru dalam kasus korupsi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Salah seorang tersangka adalah pejabat bank terkait dan empat tersangka lainnya petugas di Kantor Pajak Wilayah Bandung Satu.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta kepala daerah segera menyusun peraturan gubernur atau peraturan bupati/wali kota untuk mengatur penyelenggaraan standar pengendalian intern pemerintah di lingkungan pemerintah daerah. Hingga saat ini baru ada tujuh provinsi yang telah mengeluarkan peraturan gubernur tentang standar pengendalian.
Hal itu disampaikan Gamawan ketika membuka acara ”Penguatan Implementasi SPIP di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Se-Indonesia” di Jakarta, Senin (28/6).
