Usulan adanya dana aspirasi atau dana percepatan pembangunan dengan basis daerah pemilihan sebaiknya dibahas terlebih dahulu dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional atau Musrenbangnas sebelum dibahas Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat. Musrenbangnas adalah forum yang mempertemukan pemerintah pusat dan pemimpin di daerah sehingga pembahasan dana itu bisa lebih diperdalam.
Polri Bentuk Tim Khusus
Pundi-pundi uang Gayus Tambunan satu demi satu ditelusuri polisi. Setelah berhasil menyita uang dan emas senilai Rp 74 miliar, penyidik kini mencari aset lain yang dimiliki pecatan pegawai Ditjen Pajak itu. Diduga, Gayus punya simpanan harta di luar negeri.
''Kami sedang mempersiapkan tim untuk ke Hongkong dan Singapura untuk mencari aset itu,'' ujar seorang penyidik kepada Jawa Pos kemarin (17/6).
Gayus diduga membuka akun di beberapa bank di Hongkong. ''Kami sedang mengurus administrasi persuratan yang dibutuhkan,'' katanya.
Kasus Suap Miranda Goeltom
Empat terdakwa kasus penerimaan cek perjalanan terkait pemenangan Miranda Goeltom sebagai deputi gubernur senior Bank Indonesia (DGS BI) pada 2004 sudah diganjar hukuman penjara. Namun, sejumlah nama yang disebut-sebut dalam persidangan belum dijerat. Salah seorang di antara mereka adalah anggota DPR dari Fraksi PDIP Panda Nababan.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan para menteri agar berhati-hati dalam mengajukan mata anggaran kepada DPR. Besaran anggaran harus dikonsultasikan dengan menteri keuangan hingga tingkat presiden agar sesuai dengan komposisi APBN.
KETIKA menutup rapat paripurna DPR, 3 Maret lalu, Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan, kesimpulan dewan yang memilih opsi C (kebijakan bailout Bank Century dan implementasinya bermasalah) merupakan kemenangan rakyat. DPR telah menjalankan amanat rakyat dengan sebaik-baiknya.
Dana Rp 95 M Diduga Gratifikasi atau Hasil Korupsi
Indonesia Corruption Watch (ICW) dan beberapa elemen antikorupsi lain sore kemarin (16/6) melaporkan rekening mencurigakan ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Rekening berisi uang Rp 95 miliar tersebut diduga milik perwira tinggi (pati) Polri atau jenderal berinisial BG.
Satgas berjanji akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kapolri untuk mengusut kasus tersebut. Sekretaris Satgas Denny Indrayana menyatakan pihaknya mendorong KPK agar bisa lebih cepat memproses.
Kejaksaan Agung diminta memerhatikan fakta yang terungkap dalam persidangan perkara Anggodo Widjojo di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, terutama kesaksian Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah terkait keberadaan keduanya saat dituding menerima uang. Fakta itu seharusnya dijadikan pertimbangan Kejagung jika ingin melanjutkan kasus Bibit-Chandra.
Wakil Presiden Boediono menyatakan, untuk melaksanakan reformasi birokrasi jangan terlalu banyak retorika. Berkali-kali pihaknya mendengar reformasi birokrasi hanya menjadi topik pidato dan kenyataannya masih banyak pelayanan publik yang sederhana pun masih menjadi persoalan dan sumber penyimpangan.
Berbagai komisi atau lembaga penegak hukum, seperti Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, dan Komisi Yudisial, perlu memiliki sistem internal perlindungan saksi. Saksi yang melaporkan kasus pelanggaran administrasi sebaiknya ditangani komisi masing-masing.
Namun, laporan saksi mengenai pelanggaran kasus pidana perlu dikoordinasikan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
Gayus HP Tambunan (31), mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak golongan IIIA, mengaku lupa asal-usul asetnya senilai Rp 74 miliar. Aset itu berupa uang tunai dollar Amerika Serikat dan Singapura serta emas batangan seberat 3 kilogram. Aset itu tersimpan dalam safe deposit box atas nama istrinya, Milana Anggraeni (30), pegawai negeri di DPRD DKI Jakarta.
