Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan, indikasi korupsi menjelang pemilihan kepala daerah terjadi karena para calon yang berkompetisi menggunakan money politic untuk memikat masyarakat. Mereka memiliki struktur tim khusus hingga tempat pemungutan suara untuk memudahkan pembagian uang atau barang dan mengontrol siapa saja yang menerima.
Upaya korupsi politik masih mengancam anggaran negara,sumber daya alam soal konsesi hutan, perkebunan dan pertambangan. Partai politik sepanjang 2012 ini akan mencari pundi-pundi uang untuk keperluan politik menjelang pemilu 2014.
Anggota Komisi III DPR RI M Nasir dilaporkan ke Badan Kehormatan DPR karena diduga menjengkuk tersangka kasus korupsi wisma atlet M Nazarudin di rumah tahanan Cipinang di luar jam besuk. Nasir yang kini mendadak dirotasi untuk masuk ke Komisi IX DPR merupakan kakak kandung Nazarudin.
Press Release Bersama
-Kejaksaan Tinggi DKI Harus Usut Tuntas Dugaan Korupsi Penjualan Aset PT. PAM Jaya-
Sejumlah persoalan besar mendera PT. PAM Jaya masih belum dapat diselesaikan. Seperti keterjangkauan layanan, tingkat kebocoran, kualitas air, kontinuitas, tarif air, besarnya imbalan atau harga air yang harus dibayarkan kepada swasta, jumlah utang PAM JAYA kepada swasta yang terus membengkak. Sampai dugaan korupsi dalam penjualan Aset yang terjadi di PT. PAM Jaya.
KPK Harus Dalami Keterlibatan Semua Aktor
Kasus pengangkutan kereta bekas hibah dari Jepang telah menjerat mantan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Soemino Eko Saputro dan Direktur Keselamatan & Teknik Sarana, Asriel Syafei.
SP3 BERMASALAH, KAKAR TUNTUT PERKARA
“KORUPSI†AYAT TEMBAKAU DIBUKA KEMBALI
Skandal hilangnya ayat dalam Undang-Undang Kesehatan yang menyebutkan tembakau dan produk tembakau sebagai zat adiktif belum dapat dikatakan selesai. Koalisi Antikorupsi Ayat Rokok (KAKAR) menuntut para pelaku penghilangan ayat itu tetap harus diproses secara hukum, kendati ayat yang hilang itu sudah kembali "ditemukan".
- 5 dari 8 calon tidak layak jadi anggota LPSK , Pansel Harus Buka Lagi Proses Seleksi -
Pernyataan Pers Koalisi Perlindungan Saksi
Release
Rencana pelaksanaan pemutakhiran database administrasi kependudukan sudah kadung terbolak-balik. Kesalahan terjadi sejak proses perencanaan, pemerintah absen melaksanakan perintah undang-undang. Pemuthakhiran data kependudukan seharusnya dibangun sejak UU 23/2006 tentang administrasi kependudukan berlaku. Celakanya, e-KTP dianggap sebagai jalan keluar.
Press Release KOALISI PEMANTAU PERADILAN
Suksesi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini berada di ujung tanduk. Setelah melalui proses yang cukup melelahkan ditahapan Panitia Seleksi (pansel), 8 (delapan) orang calon yang lolos kini berada ditengah ketidakpastian. Bukannya fokus untuk membahas tahapan fit and proper test, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) malah mempersoalkan tentang jumlah calon yang seharusnya dikirimkan pansel, yakni berjumlah 10 orang sesuai perintah undang-undang.
Press Release
Dalam pelaksanaannya, proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP menimbulkan berbagai macam persoalan yang memicu kontroversi yang luas di publik. Dalam tahap tender misalnya, begitu selesai dilaksanakan sudah muncul gugatan karena dianggap tidak fair. Selain itu proses pelaksanaannya juga tersendat-sendat, bahkan ada kekuatiran proyek ini tidak bisa memenuhi target yang telah ditetapkan.
