KPK Harus Dalami Keterlibatan Semua Aktor
Kasus pengangkutan kereta bekas hibah dari Jepang telah menjerat mantan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Soemino Eko Saputro dan Direktur Keselamatan & Teknik Sarana, Asriel Syafei.
SP3 BERMASALAH, KAKAR TUNTUT PERKARA
“KORUPSI†AYAT TEMBAKAU DIBUKA KEMBALI
Skandal hilangnya ayat dalam Undang-Undang Kesehatan yang menyebutkan tembakau dan produk tembakau sebagai zat adiktif belum dapat dikatakan selesai. Koalisi Antikorupsi Ayat Rokok (KAKAR) menuntut para pelaku penghilangan ayat itu tetap harus diproses secara hukum, kendati ayat yang hilang itu sudah kembali "ditemukan".
- 5 dari 8 calon tidak layak jadi anggota LPSK , Pansel Harus Buka Lagi Proses Seleksi -
Pernyataan Pers Koalisi Perlindungan Saksi
Release
Rencana pelaksanaan pemutakhiran database administrasi kependudukan sudah kadung terbolak-balik. Kesalahan terjadi sejak proses perencanaan, pemerintah absen melaksanakan perintah undang-undang. Pemuthakhiran data kependudukan seharusnya dibangun sejak UU 23/2006 tentang administrasi kependudukan berlaku. Celakanya, e-KTP dianggap sebagai jalan keluar.
Press Release KOALISI PEMANTAU PERADILAN
Suksesi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini berada di ujung tanduk. Setelah melalui proses yang cukup melelahkan ditahapan Panitia Seleksi (pansel), 8 (delapan) orang calon yang lolos kini berada ditengah ketidakpastian. Bukannya fokus untuk membahas tahapan fit and proper test, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) malah mempersoalkan tentang jumlah calon yang seharusnya dikirimkan pansel, yakni berjumlah 10 orang sesuai perintah undang-undang.
Press Release
Dalam pelaksanaannya, proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP menimbulkan berbagai macam persoalan yang memicu kontroversi yang luas di publik. Dalam tahap tender misalnya, begitu selesai dilaksanakan sudah muncul gugatan karena dianggap tidak fair. Selain itu proses pelaksanaannya juga tersendat-sendat, bahkan ada kekuatiran proyek ini tidak bisa memenuhi target yang telah ditetapkan.
Muhammad Nuh sebagai Mendiknas (Menteri Pendidikan Nasional) gagal mengatasi berbagai masalah yang terjadi dalam dunia pendidikan Indonesia. Kegagalan antara lain disebabkan karena kesalahan dalam menetapkan berbagai kebijakan dan lemahnya kepemimpinan dalam menahkodai Kemendiknas. Kegagalan ini telah memperberat kebocoran bahtera pendidikan Indonesia dan menghambat tujuan pendidikan nasional.
Press Release Indonesia Corruption Watch
Pada tahun 2011 Pemerintah Daerah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 340 milyar untuk hibah dan Rp. 51 milyar untuk program bantuan sosial (bansos). Hibah disalurkan kepada 221 organisasi dan forum yang dibentuk masyarakat maupun instansi negara. sedangkan bansos disebarkan kepada 160 lembaga.
NEGARA RI ADALAH NEGARA HUKUM : BUKAN NEGARA IZIN
Pernyataan Pers
Praktek korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat .
Bahwa semakin jelas ada upaya-upaya sistematis menghancurkan KPK beserta seluruh unsurnya.
Bahwa semakin jelas ada pertalian dan kejahatan kolektif yang dilakukan justru oleh para pemimpin politik yang seharusnya melindungi negara dan bangsa. Pemimpin politik secara demonstratif menunjukkan keberpihakan kepada para koruptor yang nyata-nyata telah meluluhlantakkan sendi-sendi kehidupan rakyat indonesia.
