Siaran Pers
Jakarta (15/04). Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai komitmen pemerintah Indonesia untuk melaksanakan program Open Government Partnership (OGP) justru telah mengkerdilkan arti penting dari UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Penilaian itu disampaikan oleh sejumlah lembaga seperti MediaLink, KontraS, Yappika, ICW , IPC dan Indonesia Budget Center (IBC) dalam konferensi pers di Warung Daun Cikini hari ini.
Sebuah hasil studi yang dilaksanakan oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil di tiga lembaga publik menemukan fakta bahwa kebebasan publik mendapatkan informasi dari pemerintah masih sangat terbatas.
Buku pelajaran untuk siswa tingkat Sekolah Dasar dalam mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Budaya Jakarta (PLBJ) penuh dengan cerita kekerasan. Cerita 'Bang Maman dan Istri Simpanan' yang belakangan menuai polemik, dinilai akan mempengaruhi karakter anak didik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera menuntaskan penanganan kasus korupsi di sektor kehutanan. Sejumlah laporan kasus mafia hutan belum ditindaklanjuti secara serius.
Pertengahan 2011 Indonesia mengadopsi wacana Open Government. Civil Society Organization(CSO) mendukung program tersebut.
Mahkamah Konstitusi (MK) terpaksa membatasi animo sejumlah pihak yang ingin bergabung sebagai pihak terkait pemohon Judicial Review Pasal 50 ayat 3 UU Sistem Pendidikan Nasional. MK khawatir proses persidangan menjadi terlalu panjang jika mengakomodasi keinginan setiap pihak yang ingin memberikan kesaksian di persidangan.
Jaksa Agung Basrief Arief menyatakan komitmennya untuk mempercepat eksekusi terhadap terpidana korupsi. Kejaksaan Agung akan berkoordinasi dengan Mahkamah Agung guna merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif.
Selasa 10 April 2012 ICW dan Indonesia Legal Rountable mewakili Koalisi Pemantau Peradilan melakukan audiensi dengan Jaksa Agung Basrief Arief sambil surat terbuka untuk mendesak percepatan eksekusi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Berikut surat terbuka tersebut;
Jakarta, 10 April 2012
Kepada
Yth.Saudara Basrief Arief
Jaksa Agung Republik Indonesia
di Jakarta
