Pengadilan Harus Batalkan SP3 Ribka Tjiptaning Dkk

(Rangkuman Sidang Pra Peradilan “Korupsi Ayat Rokok”)
Siaran Pers Koalisi No. :  244/SK/LBH/II/2012

Koalisi Antikorupsi Ayat Rokok (KAKAR) pada 18 Maret 2010 pernah melaporkan Ketua Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ribka Tjiptaning ke pihak Kepolisian karena dugaan sebagai salah satu orang di belakang Skandal hilangnya ayat dalam Pasal 113 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau biasa lebih dikenal dengan kasus “korupsi ayat rokok”.

MA Harus Revisi Vonis Bebas Mantan Bupati Jembrana

Vonis bebas yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara terhadap mantan Bupati Jembrana I Gde Winasa dinilai tidak tepat. Majelis hakim disinyalir sengaja mengambilkeputusan yang menguntungkan terdakwa.

ICW Terima Hibah Mobil dari AUSAID

ICW menerima hibah satu unit mobil dari Autralia Aid (AUSAID). Serah terima dilakukan pada Jumat (18/2/2012) di kantor Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (Aipeg), Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta.

Secara simbolis mobil diterima Tama S Langkun mewakili ICW. (Foto: ICW/ Dilla)

MA Harus Koreksi Vonis Bebas Satono

Eksaminasi Publik Kasus Korupsi Bupati Lampung Timur

Mahkamah Agung diminta mengoreksi vonis bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Lampung terhadap Bupati Lampung Timur nonaktif Satono. Vonis bebas atas kasus yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 119,45 miliar tersebut dinilai janggal.

“Surat Cinta” Century

Gerimis pada awal 2012 belum mampu mendinginkan polemik penalangan Century yang terjadi hampir empat tahun lalu. Sepenggal pidato Presiden SBY satu hari pascahasil angket Century mulai dipertanyakan lantaran tiga surat mantan Menteri Keuangan dan Ketua KSSK.

”Sekali lagi, saat pengambilan keputusan itu saya sedang berada di luar negeri. Saya memang tidak dimintai keputusan dan arahan....”

Pemerintah Harus Serius Awasi Dana Politik

Riset ICW mengenai evaluasi Pemilukada di Jayapura, Pandeglang, Kampar dan Banten, menemukan fakta bahwa sumber dana kampanye masih menjadi salah satu masalah utama penyelenggaraan pemilukada. Tidak tegasnya aturan ditambah minimnya pengawasan membuat pendanaan kampanye rawan dibajak oleh elit dan pengusaha lokal.

Suara Tambang 4
Subscribe to Subscribe to