Proyek pengadaan 6 pesawat Sukhoi SU 30 MK2 oleh Kementerian Pertahanan dikhawatirkan merugikan negara hingga Rp 800 miliar-1,5 triliun. Pemerintah diminta mengawasi proses pengadaan barang di Kemenhan yang dianggarkan mencapai Rp 150 triliun untuk periode 4 tahun.
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan pencabutan pembebasan bersyarat terhadap 7 terpidana kasus korupsi dinilai menjadi preseden buruk dalam upaya pemberantasan korupsi. Presiden diminta segera mengambil langkah tegas, mengeluarkan aturan hukum yang lebih rinci untuk mengatur prosedur pemberian remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat.
Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) masih dianggap macan kertas, karena tidak memiliki fungsi eksekusi. Bekerjasama dengan Mahkamah Agung, putusan KIP kini memiliki kekuatan untuk eksekusi secara paksa.
Proses seleksi Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai rawan konflik kepentingan. Komposisi pansel masih didominasi orang-orang berlatar belakang industri sektor keuangan.
Presiden SBY menyatakan mendukung pemiskinan koruptor (Kompas, 3/3). Pernyataan ini respons atas vonis pengadilan tindak pidana korupsi terhadap Gayus HP Tambunan yang memerintahkan harta mantan pegawai pajak tersebut dirampas untuk negara.
Gayus dijerat pasal korupsi dan pencucian uang. Pemiskinan seperti apa yang ada dalam pikiran Presiden? Konsep yang tentu tak boleh hanya bersifat reaksioner dan berhenti pada konsumsi pencitraan semata. Jika dicermati, wacana pemiskinan muncul lantaran kekecewaan mendalam pada realitas penghukuman kita.
Anggaran pendidikan rawan dikorupsi karena sistem pengawasan lemah. Lembaga pendidikan harus menerapkan tata kelola yang baik (good governance) untuk mempromosikan gerakan antikorupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan proses pengumpulan bahan dan keterangan kasus dugaan korupsi di Universitas Indonesia sudah mencapai 70 persen. KPK meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif.
Dasar pembentukan sekolah Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) dan Sekolah Berstandar Internasional (SBI) dipertanyakan. Pemerintah dinilai bersikap diskriminatif dengan memberikan layanan eksklusif hanya kepada siswa pintar dengan kemampuan ekonomi tinggi.
Mahkamah Agung (MA) diminta membatalkan putusan PN Tipikor Samarinda yang membebaskan terdakwa dalam kasus penggunaan anggaran ganda perjalanan dinas DPRD Kutai Kertanegara.
Perempuan menjadi korban paling menderita akibat korupsi. Di sektor buruh migran, 80 persen diantaranya adalah perempuan yang bekerja di ranah domestik, korupsi sudah sedemikian merajalela, mulai proses rekrutmen hingga pemulangan buruh.
“Korupsinya sudah paripurna. Bulat,†tegas direktur eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, saat ditemui usai menjadi pembicara diskusi “Perempuan dan Pemberantasan Korupsi“ di Auditorium Universitas Paramadina, Kamis (1/3/2012).
