Segera Tetapkan Peraturan KPU Tentang Dana Kampanye

Sepuluh Partai Politik beserta nomor urutnya telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bertarung di Pemilu tahun 2014 nanti. Strategi politik sudah mulai dirancang sekaligus dijalankan. “Logistik” politik berupa dana kampanye mulai ditimbun.

Asyiknya parpol lebih leluasa mengeruk sebanyak mungkin dana politik, ruang gelap transaksi mulai terjadi. Hal ini karena Peraturan KPU tentang Dana Kampanye peserta Pemilu 2014 belum ditetapkan hingga saat ini. KPU kecolongan ?

Pengadaan Barang Masih Menjadi Sasaran Empuk Korupsi Pendidikan

Release Bersama ICW dan FMGJ terkait kasus pengadaan barang di sekolah DKI Jakarta

Anggaran pendidikan di DKI Jakarta rawan korupsi. Hal ini karena masih minimnya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas baik di tingkat Dinas Pendidikan maupun sekolah dalam tahap perencanaan maupun penganggaran.

Febridiansyah, Juara Lomba Karya Tulis BPK 2012

Anggota badan pekerja dan peneliti hukum ICW Febridiansyah menjadi juara pertama lomba karya tulis ilmiah yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. 17 Januari 2013 lalu ia menerima penghargaan itu.

Dengan tulisan berjudul berjudul “Senjakala Penuntasan Skandal Century”, yang dimuat di Harian Suara Pembaharuan, 14 Februari 2012 sebagai Salah satu pemenang, Febri menjadi juara I untuk kategori Karya Tulis Ilmiah Populer oleh Umum/Mahasiswa.

Komisi Informasi Putuskan ICW Berhak Atas Data Informasi PPP

Komisi Informasi Pusat memutuskan Pemohon Indonesia Corruption Watch (ICW) berhak atas informasi data laporan keuangan tahun 2010 dan 2011 termohon dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan.

Putusan itu diambil dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Komisioner Ramly Amin Simbolon didampingi dua Anggota Majelis Komisioner Abdul Rahman Mamun dan Henny S. Widyaningsih di Kantor Sekretariat KIP Jakarta, Senin (28/1).

BPK Harus Audit APBN, APBD, dan Dana Masyarakat Pada Satuan Pendidikan Bertaraf Internasional!

Release

ICW bersama masyarakat sipil mendesak BPK RI melakukan audit terhadap seluruh dana APBN, APBD, dan dana masyarakat yang telah dialokasika untuk penyelenggaraan satuan pendidikan bertaraf internasional.

Desakan tersebut didasari keputusan MK yang baru-baru ini menghapuskan pasal 50 ayat (3) Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ”Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional”.

ICW Minta Parpol Laporkan Keuangannya

Senin (14/1), ICW melakukan sidang ajudikasi di Komisi Informasi Pusat (KIP) di Jakarta terkait permohonan informasi program kerja dan laporan keuangan partai politik (parpol) kepada sembilan parpol yang duduk di parlemen yaitu PKB, PKS, Golkar, Demokrat, PDI-P, PPP, PAN, Hanura, dan Gerindra.


Merampok Hutan dan Uang Negara

Kajian Penerimaan Keuangan Negara dari Sektor Kehutanan dan Perkebunan: Studi Kasus di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah

Modul Monitoring Penegakan Hukum
Pemerintah Harus Patuhi Putusan MK!!

Release Koalisi Anti Komersialisasi Pendidikan

Pemerintah terkesan berusaha untuk menyiasati putusan MK terkait dengan penyelenggaraan RSBI. Hal tersebut terlihat dari pernyatan yang disampaikan oleh Mendikbud dan pejabat teras Kemendikbud yang akan menyelenggarakan SKM (Sekolah Berkategori Mandiri) untuk mengganti (R)SBI yang telah dihapus oleh MK pada tanggal 8 Januari 2013. Selain itu, pemerintah juga akan menyiasati anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk program RSBI di jadikan dana hibah kompetisi.

Subscribe to Subscribe to