ICW meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Menteri Dalam Negeri memeriksa laporan keuangan partai politik yang dinilai masih buruk. Secara bersamaan, ICW mendesak parpol lebih transparan dan akuntabel.
Selama dua hari berturut-turut, kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) di Kalibata Timur didatangi sekelompok orang dari salah satu organisasi masyarakat. Mereka menolak Agusrin M Najamuddin Gubernur Bengkulu non aktif untuk dilakukan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung yang menyatakan ia bersalah dalam kasus korupsi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) selama 4 tahun penjara.
Konsep Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) dinilai tidak sesuai dengan konsep pendidikan yang dipraktikkan para founding fathers.
"Puncak kesalahan fundamental," kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef saat ditemui di kediamannya yang asri, di Jalan Bangka VII, Kemang, Jakarta, Selasa (4/4/2012).
Kekerasan yang dilakukan aparat keamanan terhadap demonstran yang menolak kenaikan BBM dinilai justru akan memicu gelombang penolakan lebih besar. Presiden harus menghentikan kekerasan terhadap demonstran.
Aspek kerahasiaan dalam pengadaan alat utama sistem pengamanan (alutsista) masih menjadi tameng yang digunakan Kementerian Pertahanan untuk menutup informasi tender proyek bernilai triliunan rupiah itu dari pengawasan publik. Ketertutupan proses dinilai membuka peluang korupsi.
Rencana pemerintah dan DPR menaikkan harga bahan bakar minyak dengan alasan biaya subsidi memberatkan APBN dinilai tidak tepat. Dasar perhitungan beban subsidi BBM versi pemerintah harus diteliti ulang.
Air di rumah lama tak mengalir, empat orang warga yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) nekat mandi dan mencuci di kolam Bundaran Hotel Indonesia. Mereka menikmati air jernih yang tak henti mengalir ke pinggir kolam.
Sidang lanjutan judicial Review Pasal 5 ayat 3 UU Sistem Pendidikan Nasional tentang Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) berjalan penuh perdebatan. Saksi dan ahli yang diajukan pemohon dan termohon saling beradu argumentasi.
Dugaan korupsi dalam pengadaan pesawat Sukhoi dinilai merugikan negara sekitar Rp 800 miliar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menelusuri sejumlah kejanggalan dalam proyek pengadaan enam pesawat jenis Su-30 MK2 ini.
