Mungkin tidak banyak yang tahu Hongkong telah mengatur pelanggaran pendanaan pemilu sebagai korupsi yang dapat diproses oleh lembaga Independent Commision Against Corruption.

Dalam fact sheets yang diterbitkan Departemen Pelayanan Informasi Pemerintahan Hongkong, dikatakan komisi ini melakukan investigasi dengan tiga dasar hukum: Prevention of Bribery Ordinance, ICAC Ordinance, dan Election (Corrupt and Illegal Conduct) Ordinance (www.gov.hk). Bagaimana di Indonesia? Mungkinkah KPK bisa menjerat pelaku korupsi pemilu tersebut?

DPR saat ini sedang berusaha merevisi UU KPK. Meskipun berkilah dengan menyatakan revisi itu untuk memperkuat KPK, tidak bisa dimungkiri di balik revisi ada agenda untuk melemahkan KPK dengan mempreteli kewenangan KPK.

Masa pendaftaran untuk berpartisipasi dalam Sekolah Anti Korupsi (disingkat SAKTI) telah ditutup pada tanggal 8 Juni 2013 pukul 00.00 WIB. Peserta yang lolos seleksi SAKTI akan dihubungi langsung oleh panitia dan nama-nama mereka akan dipublikasikan di website resmi ICW.

Kabar baik datang dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Pada 28 Mei 2013 lalu, KIP memutuskan untuk memenuhi sebagian permintaan informasi ICW tentang  Kunci Jawaban Ujian Nasional (UN).

Ketua Majelis Komisioner sidang sengketa informasi, Alamsyah Saragih, memutuskan bahwa kunci jawaban Ujian Nasional untuk soal Matematika paket A69, B71, C86, D45, E57, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) paket A51, B63, C75, D36, dan E48 adalah informasi yang terbuka bagi publik. “Namun hanya sebatas melihat, tidak menyalin atau mencatat,” jelas Alamsyah.

Tahun 2013 dapat dikatakan sebagai tahun politik, di mana partai politik dan politisi berlomba-lomba mencari pendanaan kampanye Pemilu 2014. Kecenderungan pencarian modal politik dengan menggunakan dana publik sebenarnya sudah dimulai dua tahun menjelang pemilu.  

Hasil penelitian ICW soal korupsi politik terkait pilkada di enam wilayah menunjukkan adanya abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) dan politik transaksional pada kontestasi pemilu.

Semangat antikorupsi tumbuh di berbagai daerah, salah satunya Pontianak. Anak-anak muda, jaringan sipil masyarakat, seniman, dan berbagai komunitas dengan didukung ICW, menggagas Festival Anti Korupsi yang diselenggarakan di Taman Budaya Kalimantan Barat, Pontianak pada 11 Mei lalu.

Hari ini, Orang Tua Murid, Praktisi Pendidikan, dan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang tergabung dalam Koalisi Pendidikan mengajukan permintaan informasi publik berupa laporan pemeriksaan Itjen atas kekacauan pelaksanaan UN 2013. Permintaan ini dilakukan karena Mendikbud tidak kunjung membuka seluruh temuan Itjen terutama nama pejabat dan perusahaan yang bertanggungjawab atas UN 2013. Padahal pengungkapan semua temuan Itjen akan membantu pengusutan kasus keterlambatan dan indikasi korupsi dalam pengadaan jasa percetakan dan distribusi UN 2013.

Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari YLBHI, ICW, Kontras, Transparency International Indonesia, LEiP dan MTI menyatakan dukungan penuh pada Kejaksaan untuk mengeksekusi terpidana kasus korupsi Susno Duadji di Jakarta (25/4). Demi tegaknya hukum, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Kejaksaan untuk segera mengeksekusi ulang Susno.

Koalisi juga menuntut Presiden SBY menegur keras Kapolri, atas sikap Polda Jabar yang terkesan melindungi Susno dari upaya eksekusi.