Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera menuntaskan penanganan kasus korupsi di sektor kehutanan. Sejumlah laporan kasus mafia hutan belum ditindaklanjuti secara serius.

Pertengahan 2011 Indonesia mengadopsi wacana Open Government. Civil Society Organization(CSO) mendukung program tersebut.

Mahkamah Konstitusi (MK) terpaksa membatasi animo sejumlah pihak yang ingin bergabung sebagai pihak terkait pemohon Judicial Review Pasal 50 ayat 3 UU Sistem Pendidikan Nasional. MK khawatir proses persidangan menjadi terlalu panjang jika mengakomodasi keinginan setiap pihak yang ingin memberikan kesaksian di persidangan.

Jaksa Agung Basrief Arief menyatakan komitmennya untuk mempercepat eksekusi terhadap terpidana korupsi. Kejaksaan Agung akan berkoordinasi dengan Mahkamah Agung guna merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif.

Selasa 10 April 2012 ICW dan Indonesia Legal Rountable mewakili Koalisi Pemantau Peradilan melakukan audiensi dengan Jaksa Agung Basrief Arief sambil surat terbuka untuk mendesak percepatan eksekusi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Berikut surat terbuka tersebut;

Jakarta, 10 April 2012

Kepada
Yth.Saudara Basrief Arief  
Jaksa Agung Republik Indonesia
di  Jakarta

ICW meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Menteri Dalam Negeri memeriksa laporan keuangan partai politik yang dinilai masih buruk. Secara bersamaan, ICW mendesak parpol lebih transparan dan akuntabel.

Selama dua hari berturut-turut, kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) di Kalibata Timur didatangi sekelompok orang dari salah satu organisasi masyarakat. Mereka menolak Agusrin M Najamuddin Gubernur Bengkulu non aktif untuk dilakukan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung yang menyatakan ia bersalah dalam kasus korupsi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) selama 4 tahun penjara.

Konsep Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) dinilai tidak sesuai dengan konsep pendidikan yang dipraktikkan para founding fathers.

"Puncak kesalahan fundamental," kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef saat ditemui di kediamannya yang asri, di Jalan Bangka VII, Kemang, Jakarta, Selasa (4/4/2012).

Kekerasan yang dilakukan aparat keamanan terhadap demonstran yang menolak kenaikan BBM dinilai justru akan memicu gelombang penolakan lebih besar. Presiden harus menghentikan kekerasan terhadap demonstran.