Polemik pembangunan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi terus bergulir. Pasalnya, DPR tak kunjung menyetujui rencana biaya pembangunan gedung baru lembaga itu sejak diusulkan pada 2008. Masa depan pemberantasan korupsi dipermainkan.

Hingga kini publik tak habis pikir dengan isi kepala sejumlah anggota DPR sehingga belum mencabut tanda bintang dalam proyek rencana pembangunan gedung baru KPK sebesar Rp 225 miliar (Kompas, 26/6). Di sisi lain, pemerintah sebenarnya sudah menyetujui agar proyek itu dire- alisasikan dengan skema bertahun-tahun.

Indonesia Corruption Watch

ICW mengajak anak muda yang berprestasi, memiliki jiwa kepemimpinan, jujur dan berdedikasi untuk bergabung dengan komisi masyarakat untuk pemberantasan korupsi di Indonesia.

Anak muda memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan korupsi.
Kampus menjadi tempat penggemblengan untuk membentuk disiplin antikorupsi.

Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) melaporkan lima anggota Komisi III DPR RI ke Badan Kehormatan DPR atas dugaan pelanggaran kode etik. Mereka diduga menyalahgunakan jabatan untuk mempengaruhi proses peradilan perkara korupsi.

Relasi antara bisnis dan politik berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Relasi Industri rokok terhadap kekuasaan menghegemoni kebijakan publik untuk mengamankan bisnis.

Sekolah berstatus R/SBI semakin eksklusif. Siswa dari kelompok miskin tak berani mendaftar karena khawatir tak mampu membayar.

Menjelang sidang putusan judicial review pasal 50 ayat 3 yang akan digelar Mahkamah Konstitusi (MK), tim pemohon menggelar konferensi pers, memaparkan simpulan terkait permohonan mereka ke majelis konstitusi. Pemohon menilai sekolah R/SBI yang merupakan implementasi dari Pasal 3 UU Sisdiknas harus dibubarkan.

Upaya sejumlah anggota Komisi III DPR RI untuk menggagalkan pemindahan persidangan terdakwa kasus korupsi Walikota Semarang Soemarmo dan Ketua DPRD Semarang Murdoko dinilai mengintervensi proses hukum. Pemindahan persidangan merupakan wewenang Mahkamah Agung dan diatur dalam Undang-undang.

Komisi III DPR RI tak sepatutnya menunda proses fit and proper test calon Hakim Agung karena kuota yang tak terpenuhi. Alasan Komisi Yudisial yang hanya mengajukan 12 dari syarat 15 calon dinilai cukup jelas dan masuk akal.

Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama sejumlah aktivis Gerakan UI Bersih, pagi ini, Selasa (5/6) melaporkan sejumlah bukti tambahan terkait dugaan korupsi di kampus UI kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).