Industri Rokok Menghegemoni Kebijakan Publik

Relasi antara bisnis dan politik berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Relasi Industri rokok terhadap kekuasaan menghegemoni kebijakan publik untuk mengamankan bisnis.

Siswa Miskin Tak Berani Daftar RSBI

Sekolah berstatus R/SBI semakin eksklusif. Siswa dari kelompok miskin tak berani mendaftar karena khawatir tak mampu membayar.

Putusan MK Tentukan Arah Pendidikan Nasional

Menjelang sidang putusan judicial review pasal 50 ayat 3 yang akan digelar Mahkamah Konstitusi (MK), tim pemohon menggelar konferensi pers, memaparkan simpulan terkait permohonan mereka ke majelis konstitusi. Pemohon menilai sekolah R/SBI yang merupakan implementasi dari Pasal 3 UU Sisdiknas harus dibubarkan.

Anggota DPR Tak Berhak Intervensi Pemindahan Sidang Terdakwa korupsi

Upaya sejumlah anggota Komisi III DPR RI untuk menggagalkan pemindahan persidangan terdakwa kasus korupsi Walikota Semarang Soemarmo dan Ketua DPRD Semarang Murdoko dinilai mengintervensi proses hukum. Pemindahan persidangan merupakan wewenang Mahkamah Agung dan diatur dalam Undang-undang.

DPR Harus Segera Lanjutkan Pemilihan Hakim Agung

Komisi III DPR RI tak sepatutnya menunda proses fit and proper test calon Hakim Agung karena kuota yang tak terpenuhi. Alasan Komisi Yudisial yang hanya mengajukan 12 dari syarat 15 calon dinilai cukup jelas dan masuk akal.

Gerakan UI Bersih Laporkan Bukti Tambahan Dugaan Korupsi

Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama sejumlah aktivis Gerakan UI Bersih, pagi ini, Selasa (5/6) melaporkan sejumlah bukti tambahan terkait dugaan korupsi di kampus UI kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Politik Anggaran Hibah

SAAT ini ada kecenderungan peningkatan alokasi dana hibah dan bantuan sosial (bansos) menjelang pilkada di beberapa daerah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Politik anggaran itu berkorelasi dengan peningkatan kasus korupsi dana hibah dan bansos menjelang pilkada, dan tren itu disinyalir memuncak menjelang Pemilu 2014. Audit BPK 2011 menyebutkan aliran dana bansos  tahun 2007-2010 mencapai Rp 300 triliun

Lupakan Kasus Soeharto?

Mei 2012 hampir berakhir. Tahun ke-14 setelah Orde Baru tumbang. Siapa di antara kita yang masih ingat kasus Soeharto? Mantan Presiden RI yang lolos dari dakwaan korupsi oleh kejaksaan itu dinyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum oleh pengadilan hingga Mahkamah Agung.

Jika lembar sejarah dibalik, teriakan yang paling berkumandang 14 tahun lalu adalah turunkan Soeharto dan berantas KKN. Hingga akhirnya diterbitkan Tap MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN.

ICW Latih Masyarakat Bau-bau Menyusun Anggaran Sekolah

Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam penyusunan anggaran sekolah dinilai mampu memperbaiki akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. ICW menyelenggarakan pelatihan penyusunan anggaran kepada masyarakat  di sejumlah daerah di Indonesia.

Kementerian Pertahanan Didesak Jelaskan Pembelian Sukhoi

Polemik pembelian enam unit pesawat jet tempur Sukhoi 30MK2 belum menemukan titik terang. Pemerintah diminta memberikan keterangan terbuka terkait proyek pengadaan pesawat dengan anggaran USD 470 juta tersebut.

Subscribe to Subscribe to