SULIT untuk mengatakan bahwa saat ini pemerintah sudah berhasil memberantas korupsi, minimal menuai hasil nyata, seperti dikatakan Presiden SBY dalam International Conference on Principles for Anti-Corruption Agencies atau Konferensi Internasional tentang Prinsip-prinsip Lembaga Antikorupsi, di Istana Negara (27/11/12).
Press Release
Akhirnya, PN Jaksel memanggil Kepala SMPN 67 terkait eksekusi putusan KIP No. 006/VII/KIP-PS-M-A/2010 dalam sengketa dokumen pertanggungjawaban dana BOS di lima SMP Negeri Jakarta, yakni SMPN 67 Jakarta Selatan. Panggilan ini tertuang dalam surat panggilan jurusita PN Jaksel No. 24/Eks.KIP/2012/PN.Jkt sel yang ditanda tangani oleh H. Ismed Iriandi Siregar. SH.MH.
Pada Maret 2012 lalu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyusun buku panduan tentang penegakan hukum terhadap kejahatan kehutanan. Buku berjudul Penerapan UU Tindak Pidana Korupsi dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Kehutanan ini disusun oleh Febri Diansyah dan Illian Deta Arta Sari.
Anggota Badan Pekerja ICW, Febri Diansyah, 26 November kemarin diundang untuk menjadi narasumber diskusi di press room DPR.Diskusi bertema Century: Antara Hak Menyatakan Pendapat dan KPK.
Akhirnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) memanggil Kepala SMPN 67 terkait eksekusi putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) No. 006/VII/KIP-PS-M-A/2010 dalam sengketa dokumen pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) di lima SMP Negeri Jakarta, termasuk SMPN 67 Jakarta Selatan.
Pemberitaan media massa dalam setahun terakhir kuyup dengan deretan tersangka korupsi berjenis kelamin perempuan. Mereka dikenal sebagai sosialita, figur publik, dan pemegang jabatan terhormat di institusi pengambilan keputusan negeri ini.
Press Rilis Indonesia Corruption Watch (ICW)
Kamis 22 Oktober 2012
Rilis Bersama
Lebih dari setahun yang lalu, Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air melayangkan Notifikasi Gugatan Swastanisasi Air Jakarta kepada Pemerintah (14 September 2011). Namun hasilnya, sampai dengan hari ini, penolakan swastanisasi air tidak mendapatkan respon. Pemerintah justru lebih memilih terus melanggengkan status quo swastanisasi pengelolaan layanan air di Propinsi DKI.
Lebih dari setahun yang lalu, Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air yang terdiri dari sejumlah LSM melayangkan notifikasi gugatan Swastanisasi Air Jakarta kepada Pemerintah (14 September 2011).
